Catatan Hitam Buruh Perempuan 2017

Catatan Hitam Buruh Perempuan 2017





Jakarta- Setiap tahun menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, Komite Aksi Perempuan (KAP) mengeluarkan “Catatan Hitam Buruh Perempuan”. Catatan ini merupakan peristiwa, tragedi yang menimpa para buruh perempuan di Indonesia dalam setahun ini. Sejumlah catatan hitam di tahun 2016-2017 ini memetakan: sebuah jalan panjang perjuangan buruh perempuan.
Sejumlah temuan mengungkapkan bahwa Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla banyak mengabaikan perjuangan buruh perempuan. Sejumlah kasus yang terjadi pada para buruh perempuan juga menunjukkan negara telah menjadi pelaku kekerasan dan pelanggaran hak para buruh perempuan:

1. Buruh Perempuan Nelayan
Dalam setahun ini, penolakan terhadap reklamasi merupakan perjuangan besar yang dilakukan para perempuan nelayan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa proyek reklamasi berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Reklamasi juga mengancam keanekaragaman hayati pesisir Indonesia dan mempersulit nelayan untuk melaut, sehingga akan mengancam kedaulatan pangan.

Solidaritas Perempuan Anging Mamiri di Makassar mencatat bahwa akibat dari reklamasi ini telah dirasakan oleh perempuan nelayan dan perempuan pesisir, termasuk di Makassar dan Jakarta. Sebelum reklamasi misalnya, seorang perempuan patude (pencari dan pengupas kerang di Makassar) bisa memperoleh penghasilan Rp. 80.000 dalam sehari. Sejak reklamasi, mendapatkan Rp. 20.000 saja sulit. Bahkan di Mariso, Makassar  jumlah perempuan patude semakin menyusut. Tempat tinggal dan sumber kehidupannya tergusur hingga banyak dari mereka yang kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik ataupun buruh cuci.

Kondisi yang sama dirasakan para perempuan pengupas kerang di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Solidaritas Perempuan Jabotabek mencatat bahwa perekonomian yang semakin menghimpit dirasakan oleh masyarakat pesisir Jakarta, khususnya perempuan pesisir. Proyek reklamasi ini semakin memperparah situasi kondisi perempuan disana. Peran gender yang dilekatkan terhadap perempuan, menjadikan dampak buruk reklamasi dirasakan lebih berat dan mendalam oleh perempuan pesisir Teluk Jakarta. Tanggung jawab sebagai penyedia pangan dan pengelola keuangan keluarga menjadikan perempuan harus bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ditambah dengan beban kerja domestiknya, ini mengakibatkan banyak perempuan pesisir yang harus bekerja setidaknya 18 jam dalam sehari.

Ini menunjukkan bahwa situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah.

Solidaritas Perempuan melihat hingga saat ini pemerintah masih  mengabaikan berbagai dampak buruk reklamasi bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki, maupun lingkungan. Reklamasi justru terus dibangun di berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi persoalan nasional.  Karena semua proyek reklamasi di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu sarat kepentingan pengusaha dan kemudian dilegitimasi oleh penguasa.

Belum lagi proyek-proyek reklamasi yang telah menggusuri rumah-rumah keluarga nelayan.  Reklamasi Teluk Palu di Bali, Tanjung Benoa juga proyek reklamasi di Jakarta yang dilakukan dengan menggusur dan menghilangkan akses nelayan kepada laut dan pesisir. Reklamasi pantai telah menyebabkan banyak ikan mati karena pengerukan pantai, sehingga semakin sedikit kemungkinan mendapatkan ikan melalui cara-cara penangkapan tradisional di bibir pantai. Karena jika para nelayan ini melaut, maka butuh biaya bahan bakar yang lebih besar. Banyak kerugian yang diderita keluarga-keluarga nelayan. Berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dibuat, untuk melegalkan praktek penghilangan penghidupan nelayan, melalui reklamasi. Bahkan terbukti, penyusunan kebijakan tersebut tak ubahnya sebagai praktek jual-beli peraturan.

Bagi perempuan nelayan, ancaman reklamasi menambah beban tambahan.
Selama ini perempuan nelayan memiliki peran ganda sebagai pengurus keluarga atau rumah tangga serta membantu mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan nelayan selama ini memberikan sumbangan signifikan dalam rantai produksi sektor perikanan. Sambil mengurus keluarga, perempuan nelayan menyiapkan bekal, mencari solar atau pinjaman atau utang untuk membeli solar bagi laki-laki yang akan melaut. Jika pendapatan para penangkap ikan melaut menurun, maka perempuan tetap mengupayakan pendapatan keluarga.

Selama ini, perempuan bekerja menjadi buruh pengupas kerang, pengolah ikan, atau bekerja di sektor non perikanan seperti menjadi buruh cuci dan pekerja rumah tangga, demi bertahan hidup
. Namun  Solidaritas Perempuan melihat bahwa situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah.


2.     Buruh Migran Perempuan
Sistem migrasi Indonesia hari ini sarat dengan eksploitasi sistematis dan massif melalui kebijakan diskriminatif dan peraturan yang belum dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) buruh migran. Negara mengabaikan dan membiarkan eksploitasi PRT dari keseluruhan tahapan migrasi dengan penipuan, kerja berat, waktu kerja berlebih, gaji tidak dibayar  melalui lemahnya posisi tawar pemerintah dalam pemberian sanksi terhadap majikan yang melakukan eksploitasi kerja yang dituangkan dalam perjanjian bilateral.       
Diskriminasi perempuan dalam bidang ketenagakerjaan juga semakin menguat, terutama bagi buruh atau pekerja perempuan di sektor domestik, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT). Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai kebijakan negara telah menghasilkan penindasan berlapis terhadap buruh migran khususnya menimbulkan kerentanan terhadap trafficking. Trafficking juga merupakan praktik eksploitatif yang kerap menjadikan perempuan sebagai target korban.

Data Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan 2016, menunjukkan kasus trafficking mencapai 17% sementara kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti gaji tidak dibayar mencapai 19%. Pada umumnya satu orang perempuan buruh migran tidak hanya mengalami satu jenis kasus kekerasan, tetapi berbagai jenis kekerasan sekaligus. Namun hingga saat ini belum terlihatnya inisiatif pemerintah untuk membuat peraturan yang melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah membuat tingkat perekrutan illegal semakin meningkat. Di Karawang, Jawa Barat misalnya, Solidaritas Perempuan menemukan praktik sponsor/agen yang merekrut calon buruh migran sebagai PRT ke Timur Tengah dengan memanipulasi job order/visa kerja atau penyesatan informasi dari calo yang mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka kembali Negara Timur Tengah sebagai tujuan bekerja.

Kasus ED asal Karawang yang diberangkatkan ke Arab Saudi pasca KEPMEN No. 260 Tahun 2015 adalah merupakan contoh nyata dari kebijakan yang tidak memperhatikan dampak buruk yang terjadi pada situasi migrasi perempuan buruh migran. Calo memberikan informasi yang keliru tentang penempatan di Timur Tengah sehingga ED bekerja ke Arab Saudi. Buruh migran diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa kerja selama 90 hari. Dalam kasus tersebut, buruh migran kerap dipindah-pindah kerja oleh majikan dan selama bekerja tidak menerima upah.

KEPMEN No. 260/2015 terbukti juga tidak menawarkan perlindungan, pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil terhadap perempuan yang ingin bekerja serta membatasi ruang gerak perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh kesempatan minim yang dimiliki oleh perempuan akibat dari situasi pemiskinan dan akses pendidikan rendah yang menempatkan sebagian besar perempuan buruh migran bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri. Peraturan ini juga jelas mendiskriminasi buruh migran yang hendak bekerja sebagai PRT ke luar negeri dan mengabaikan status PRT sebagai pekerjaan melalui KEPMENAKER No.1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk pekerjaan Domestik.

Berdasarkan pengaduan kasus-kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan serta  temuan hasil pemantauan, informasi tentang biaya dan kelengkapan dokumen hanya didapat dari calo TKI dan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Hal ini membuat praktik perekrutan dan penempatan buruh migran sarat dengan indikasi perdagangan manusia, diantaranya:

•           Praktik percaloan   yang   mengaburkan informasi  pokok   atau penipuan, praktik penjeratan utang,  serta  maraknya pemalsuan dokumen  yang dilakukan oleh sponsor/PPTKIS termasuk  yang melibatkan oknum aparat  pemerintah daerah. Melalui proses tersebut, PBM menjadi kelompok yang tereksploitasi dan tidak berdaya.

•           Proses  penandatangan   perjanjian  kerja yang   dilakukan melalui cara pemaksaan, seperti pemberian  waktu  singkat untuk membaca perjanjian  atau  tidak adanya penjelasan akurat  dan  rinci atas isi dari perjanjian   kerja    tersebut.

•           Praktik pembatasan   komunikasi  selama dalam penampungan maupun di tempat kerja yang  menyebabkan  buruh migran  berada dalam situasi tidak berdaya  untuk  mengambil keputusan atau  berkonsultasi dengan orang   lain  dalam   pengambilan  keputusan termasuk dalam kategori penyekapan.

•           Praktik pembatasan  informasi mengenai proses migrasi melemahkan posisi pekerja migran yang    membutuhkan pekerjaan. Situasi ini membuka ruang pelaku perdagangan orang untuk    memanfaatkan situasi   rentan    yang    dihadapi   calon pekerja/pekerja  migran.  Pada akhirnya melahirkan kerentanan lain  seperti pemerasan,  pelecehan   dan  kekerasan seksual.

•           Jeratan utang, yang merupakan satu modus trafficking juga  kerap  dialami buruh migran. Salah  satu penyebab jeratan utang adalah penerapan biaya  tinggi  yang dilembagakan oleh peraturan   Menteri Tenaga Kerja, menyebabkan calon buruh migran semakin  terbebani, tersudut dan terperangkap dalam jebakan utang.

Dalam kasus-kasus yang menimpa buruh migran perempuan, Solidaritas Perempuan juga mencatat, bahwa perempuan buruh migran kerap mengalami kekerasan dan ketidakadilan berlapis, dimana mayoritas Perempuan Buruh Migran mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, seperti dieksploitasi jam kerja mereka, pemotongan/tidak dibayar gaji, dipindah-pindah majikan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kriminalisasi, hingga trafficking dan penghilangan nyawa.

Berbagai kasus terus terjadi dan dialami Perempuan Buruh Migran, dan sayangnya pemerintah tidak mampu membangun mekanisme yang sistematis, termasuk posisi tawar didalam perlindungan hak Perempuan Buruh Migran.
Langkah menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran hanyalah isapan jempol belaka. Kinerja Kementerian luar negeri beserta jajaran perwakilan RI di luar negeri masih bekerja sebatas pelayanan normatif. Bahkan bekerja dengan cara pandang yang diskriminatif terhadap buruh migran yang malah melihat masalah yang dihadapi buruh Indonesia di luar negeri adalah “beban” yang tak harus mereka tanggung. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai institusi yang dimandatkan oleh UU No. 39/2004 masih terus "terjebak" dalam masalah duplikasi kewenangan dengan bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di lingkungan Kemenaker.
Tuntutan penurunan biaya penempatan, pengawasan PPTKIS belum melihat Serikat Buruh sebagai organisasi resmi perwakilan buruh migran dan anggota keluarganya bukanlah prioritas kerja. Hingga 2 tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK, pemerintahan Jokowi-JK tidak mau mengimplementasikan Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diratifikasi dengan UU No. 6/2012) serta tidak akan mau meratifikasi Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi PRT sebagai salah satu sektor buruh migran.

3.     Buruh Perempuan Formal
Buruh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik mengalami nasib tak menentu. Perusahaan yang bisa berpindah-pindah ke daerah setiap waktu mengisyaratkan posisi buruh perempuan yang rentan untuk di PHK. Ini merupakan bagian dari catatan hitam buruh perempuan dalam setahun ini. Kondisi lain, banyaknya buruh perempuan yang berjuang untuk menuntut haknya tak mendapatkan solusi yang mudah. Salah satunya menimpa buruh PT. Panarub Dwi Karya di Tangerang, Banten. Sebanyak 1.300 buruh PT Panarub Dwi Karya yang sudah berjalan lima tahun dan hingga saat ini hak-hak buruh belum dibayarkan. Bukannya menyelesaikan kasus-kasus perburuhan, Walikota Tangerang justru membuat Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017 tentang Aturan Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Tangerang. Salah satu buruh perempuan, Emelia Yanti ketika melakukan aksi memperjuangkan buruh perempuan pada 9 April 2017 justru ditampar dan mendapatkan kekerasan dari polisi.
Sejumlah buruh perempuan dalam pemetaan yang dilakukan Perempuan Mahardhika, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) yang tergabung dalam Pokja Buruh Perempuan mendapatkan fakta bahwa buruh perempuan semakin dihadapkan pada situasi dan kondisi kerja yang tidak aman, banyak pelanggaran hak-hak maternitas, rentan diskriminasi dan pelecehan seksual di tempat kerja.
Hal – hal tersebut dipengaruhi oleh, pertama yaitu karena adanya kebijakan upah rendah bagi buruh. Hal ini sangat terlihat di dalam Industri-Industri yang mayoritas pekerja nya adalah perempuan. Sebagai contoh di Industri Garmen. Dalam skala upah, industri garmen menjadi industri dengan tingkat upah sektoral terendah dibandingkan sektor industri yang lain seperti otomotif atau elektronik. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh pandangan bahwa kerja perempuan dalam industri padat karya adalah kerja yang tidak membutuhkan banyak ketrampilan (kerja unskill).
Lebih lanjut dalam hal upah, komponen upah nasional belum mencakup secara spesifik kebutuhan-kebutuhan buruh perempuan seperti perlindungan kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi selama masa kehamilan dan melahirkan, serta perawatan anak.
Kedua adalah sistem kerja target yang kemudian berdampak pada pelanggaran 8 jam kerja. Semakin tahun sistem kerja target menjadi semakin tidak manusiawi. Sebagai contoh di Industri Garmen, seorang buruh perempuan harus menyelesaikan 180 pasang lengan untuk diselesaikan dalam waktu satu jam, bahkan bisa lebih kurang dari itu dan sangat tergantung dari kebijakan pengawas. Hal tersebut menyebabkan buruh perempuan rentan mengalami skorsing (lembur paksa dan tidak dibayar). Jam kerja yang panjang, tekanan dan beban kerja yang sangat tinggi menyebabkan buruh perempuan yang sedang hamil sangat rentan mengalami keguguran.
Di sisi lain, buruh perempuan juga rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Hal ini disebabkan oleh pandangan patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Di Industri Garmen beberapa bentuk yang ditemukan adalah seperti adanya sms mesum dan merendahkan, pura-pura menawari dan mengajak kencan akan tetapi dengan ancaman putus kontrak jika ditolak, dengan alasan membetulkan mesin, buruh perempuan dicolek, diraba-raba. Dengan alasan cek body, tubuh digerayangi namun seringkali berkilah dengan alasan bercanda.
Suara suara terkait tindakan pelecehan dan kekerasan di atas memiliki hambatan besar karena sistem kerja kontrak dan fleksibel yang masif terjadi saat ini. Sistem kontrak semakin lama semakin pendek. Bahkan hingga per satu bulan saja. Hal tersebut membuat buruh perempuan semakin sulit untuk berserikat dan memperjuangkan hak-haknya di tempat kerja. Ditemukan pula fakta bahwa putus kontrak terjadi pada buruh perempuan yang hendak mengambil cuti melahirkan.

4. Buruh Perempuan Informal
Sejumlah perempuan pekerja informal yang mengalami penggusuran di Jakarta di tahun 2016-2017 juga kehilangan mata pencahariannya. Para perempuan ini rata-rata bekerja sebagai pedagang. Sejak menjadi korban penggusuran Jakarta, mereka tinggal di rumah susun dimana harus menyewa lahan untuk berjualan disana. Hal ini mengancam kehidupan dan perekonomian mereka.
Data lain juga menunjukkan catatan hitam terhadap perempuan pekerja rumahan. Trade Union Right Center (TURC) di tahun 2016 melakukan penelitian terhadap sejumlah perempuan pekerja rumahan di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya: penelitian menunjukkan bahwa para pekerja rumahan masih digaji sangat rendah, jauh dari upah layak. Di Kapuk Muara Jakarta misalnya, sejumlah perempuan bekerja sebagai pembuat sandal dengan jam kerja 8-10 jam perharinya. Mereka hanya digaji Rp. 12.500 perhari. Jadi dalam waktu sebulan rata-rata mereka hanya mendapatkan upah Rp. 375 ribu. Sedangkan di Penjaringan, Jakarta Utara para perempuan pekerja rumahan membuat kaos dan sepatu merk-merk internasional, namun mereka hanya mendapat upah Rp. 15 ribu – Rp. 37.500 perharinya. Temuan TURC juga menyebutkan bahwa upah ini tak sebanding dengan harga sepatu merk internasional yang seharga Rp. 400 ribu.

Sedangkan di desa Karangsari, Cirebon
, Jawa Barat para perempuan pekerja rumahan bekerja untuk membuat kursi rotan ukuran kecil dan besar. Untuk ukuran kecil mereka dibayar Rp. 20 ribu per-satu kursi kecil dan untuk ukuran besar mereka diupah Rp. 70 ribu per-satu kursi rotan besar. Dari hasil ini TURC memaparkan bahwa upah tenaga kerja para perempuan pekerja rumahan ini sangat tak sebanding dengan jerih payah mereka. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang terjadi pada pekerja rumahan, selain digaji rendah dengan jam kerja yang tinggi, mereka juga tidak ada perlindungan dan jaminan sosial. Maka yang harus dilakukan adalah meminta para majikan atau pemberi kerja agar terbuka, melakukan transparansi, memberikan upah yang layak dan jaminan sosial. Sedangkan pemerintah harus memberikan regulasi terhadap para pekerja rumahan ini. Dalam UU 13/2003 misalnya tidak disebutkan klausul tentang pekerja rumahan sehingga tidak ada perlindungan untuk mereka.

Di Indonesia, munculnya pekerja rumahan dilatarbelakangi oleh meningkatnya arus globalisasi dan meningkatnya permintaan konsumen dari negara-negara maju.
Inilah yang menyebabkan banyak investor asing mendirikan pabrik di Indonesia. Untuk menekan biaya pembayaran buruh-buruhnya, maka mereka kemudian memberikan modal untuk mendirikan usaha-usaha rumahan. Hal ini mereka lakukan agar bisa menekan biaya dibandingkan jika mereka harus menggaji para buruh yang kerja di pabrik mereka. Maka kemudian mereka mempekerjakan para pekerja rumahan yang diberi upah rendah dan tanpa jaminan sosial.
5.     Petani Perempuan
Hingga saat ini, petani perempuan di seluruh Indonesia masih terus berjuang untuk  pembaruan agraria menyeluruh dan pendistribusian tanah pertanian yang adil kepada petani (perempuan dan laki-laki). Tidak hanya akses atas tanah, perempuan juga berjuang untuk terwujudnya kedaulatan pangan dan mekanisme yang berpijak pada kesetaraan, dimana wilayah perdesaan menjamin kehidupan yang bermartabat dan adil bagi perempuan.
Saat ini petani perempuan menghadapi serangan kapitalisme di dunia pertanian dan penguasaan sistem pangan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang menggiring jutaan petani menjadi buruh tani, mengakibatkan tingginya migrasi perempuan pedesaan, pengusiran paksa dari lahan pertanian dan perampasan lahan, menciptakan perubahan dalam keluarga dimana perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga, dan pada ujungnya menjerat perempuan dalam kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi.
Ada setidaknya dua catatan hitam yang menonjol sepanjang tahun terakhir, yaitu:
A.     Jambi
Pada 17 Maret 2016, sebanyak 40 petani perempuan, bersama dengan ratusan petani lain, melakukan aksi berjalan kaki dari Jambi ke Istana Negara Jakarta. Aksi ini disebut aksi 1000 kilometer yang dilakukan para perempuan petani di Jambi. Mereka adalah para petani yang mengalami konflik agraria seperti petani di Suku Anak Dalam di Jambi yang menjadi korban konflik agraria dari perusahaan yang membuat perempuan petani kehilangan akses atas tanahnya. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang melilit para petani ini dan sudah berlangsung lama, bahkan ada yang sudah puluhan tahun tetapi tak kunjung selesai. Konflik agraria yang dialami Suku Anak Dalam, misalnya, terjadi sejak 1987. Konflik agraria petani Kunangan Jaya I dan II sudah sejak tahun 1970-an, sedangkan konflik agraria yang dialami petani Mekar Jaya terjadi sejak 1990-an.
       B . Kendeng
Tanggal 12 April 2016 adalah hari dimana kedua kalinya para petani perempuan Kendeng (disebut: Kartini Kendeng) mendatangi Istana Negara di Jakarta.  Aksi ini menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah, dan menuntut terjaganya sumber mata air dan kelangsungan pertanian. Dalam aksi-aksi ini para perempuan ini kemudian memasung kakinya dengan semen.
Karakter hidrogeologi karst pegunungan Kendeng memiliki lapisan tanah tipis dan potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya petani di Jawa Tengah. Namun masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng menjadi rentan dan terancam dampak bencana ekologis antara lain berupa pencemaran air tanah, banjir, dan kekeringan akibat pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Selain akan menggusur lahan, penambangan pabrik juga akan merusak area Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Hal ini ironis karena CAT Watuputih telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2011 sebagai salah satu CAT yang dilindungi. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber-sumber agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 28 H  UUD 195 juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sebuah hak asasi yang harus dipenuhi oleh Negara.
Para petani Kendeng menempuh berbagai upaya menolak tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, mulai dari dialog, gugatan hukum di pengadilan, aksi long march, hingga aksi dipasung semen. Pada tanggal 12 April 2016 sebanyak 9 petani perempuan Kendeng (9 KartiniKendeng) melakukan aksi protes pengecoran kaki di depan istana negara Jakarta. Dalam aksi pasung semen jilid II (sejak 14 Maret 2017), rakyat Indonesia harus berduka akibat meninggalnya Ibu Patmi (21 Maret 2017), salah seorang Kartini Kendeng. Kematian Ibu Patmi menjadi bagian dari ketidaktegasan dan lambatnya Presiden dalam menyikapi Gubernur Ganjar Pranowo yang terus memaksakan kebijakan untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang, dan secara nyata telah mengabaikan putusan pengadilan tertinggi, melanggar hukum, dan perintahPresiden.
Temuan Komnas Perempuan atas pendirian dan rencana pendirian pabrik semen serta eksploitasi Kawasan Karts di pegunungan Kendeng Utara dan Selatan menyebutkan, bahwa pembangunan ini juga mengakibatkan adanya konflik pemecahbelahan yang terjadi hingga sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen. Yang lebih menyedihkan, anak-anak yang menolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah.

Hal lain terdapatnya kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang dialami perempuan saat emonstrasi menentang pendirian semen, ancaman pada perempuan pembela HAM perempuan oleh preman, aparat, juga oleh tetangga.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan berbagai pola akibat banyaknya pendatang yang kost dan mulai ada gangguan pada istri pemilik kost, istri yang bekerja untuk berjualan menopang karyawan pabrik semen yang mulai dicurigai suami dan warga, karena dikhawatirkan menjalani prostitusi terselubung. Selain itu warung-warung kopi yang dahulu dijaga orang tua mulai diganti jadi tempat karaoke dan dilayani oleh perempuan-perempuan muda, diskotik yang menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung. Selain itu terdapat politisasi agama yang memecah warga dan mem-victimisasi perempuan.
C.Perempuan Petani Sawit
Salah satu dampak dari hilangnya akses perempuan atas tanah terjadi pada ekspansi perkebunan sawit yang telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian perempuan. Perempuan yang dulunya bertani di lahan sendiri, terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian lepas (BHL) di perkebunan kepala sawit yang minim perlindungan kerja, dan kesehatan. Seperti yang terjadi pada perempuan di Desa Wanggudu Raya, Desa Puuwanggudu, Desa Labungga dan Desa Laronanga Kec. Asera Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Para perempuan yang bekerja di perusahaan  perkebunan kelapa sawit PT. Sultra Prima Lestari (SPL) sering kali mendapatkan pelanggaran hak–hak mereka sebagai buruh. Saat bekerja di perkebunan kepala sawit,  mereka harus membeli sendiri sarung tangan, masker, dan helm, sebagai perlengakapan untuk keamanan mereka dalam bekerja.  Para BHL di 4 desa Kecamatan Asera ini, juga tidak pernah mendapat kontrak dari perusahaan.  Terdapat 82 orang buruh perempuan yang bekerja dibagian perawatan  atau pemumpukan berstatus buruh harian lepas, padahal mereka bekerja sudah  diatas 8 tahun. 

Terkait kesehatan buruh, para buruh perempuan rentan mengalami gangguan kesehatan, misalnya buruh perempuan yang melakukan penyemprotan bibit, harus mengangkat sendiri tangki semprot yang berisi air yang sudah dicampur dengan bahan kimia yang akan disemprotkan ke bibit sawit, berat tangki ini adalah sekitar 17 liter air. Dampaknya banyak buruh perempuan mengeluh sakit pinggang, pegal-pegal dan gatal-gatal. Bahkan ada yang mengalami alergi seluruh tubuh. Untuk cuti, para buruh perempuan ini tidak mendapatkannya, status BHL membuat mereka tidak dapat mengakses cuti apapun, termasuk cuti terkait alat reproduksi mereka, seperti cuti haid, dan cuti hamil.

Selain itu, buruh perempuan kelapa sawit memiliki kerentanan terkait keamanan mereka. Karena buruh perkebunan kelapa sawit biasanya berada di daerah-daerah terpencil, dimana jarak antara rumah dan tempat kerja mereka biasanya jauh. Para buruh perempuan biasanya di antar-jemput mandor menggunakan truk, atau untuk buruh sawit di Kalimantan Tengah, para buruh perempuan di antar-jemput menggunakan perahu. Selama perjalanan ini, perempuan rentan mengalami pelecehan, maupun tindak kekerasan fisik maupun psikologis oleh mandor. Potensi mengalami kekerasan, maupun pelecehan juga sangat besar dialami para buruh perempuan, saat mereka melakukan pekerjaan mereka di kebun, karena perkebunan tempat mereka bekerja jauh dari keramaian.

6.     Pekerja Rumah Tangga (PRT)
Selama ini PRT di Indonesia sudah terlanggar hak-haknya. Temuan JALA PRT menyatakan bahwa selama ini PRT bergaji kecil, harus bekerja 20 jam dan tak ada hari libur dan cuti bagi mereka. Sejumlah diskriminasi juga mereka terima, misalnya tak boleh menggunakan lift umum di apartemen, hanya boleh menggunakan lift barang. Hal ini banyak terjadi pada para PRT yang bekerja di apartemen.

Diskriminasi lain menurut catatan JALA PRT yaitu:
ketika bekerja, PRT dikunci dari luar ketika majikan pergi, PRT juga diblacklist tidak boleh masuk apartemen ketika mereka ikut berorganisasi. Hal lain, tak boleh duduk di area mereka bekerja. Di luar negeri, perlakuan yang lain misalnya paspor PRT migran ditahan oleh majikannya juga menjadi catatan hitam yang terjadi dalam setahun ini.

JALA PRT mengidentifikasi selain mendapatkan diskriminasi, para PRT juga terus mendapatkan kekerasan. Kasus yang dialami para PRT ini menunjukkan kekosongan di bidang hukum. PRT tidak mendapatkan situasi yang nyaman dalam bekerja. Padahal pekerjaan PRT adalah pekerjaan vital di setiap keluarga, kelancaran rumah tangga juga didukung oleh kerja-kerja PRT, namun situasi inilah yang terus-menerus terjadi.

Di Indonesia, PRT belum diakui sebagai buruh atau pekerja. Maka, ia hanya menjadi
pekerja lepas yang dipekerjakan, tidak ada statusnya. Ini yang membuat PRT sulit mendapatkan hak-haknya. Sudah 13 tahun advokasi Rancangan Undang-undang (RUU) PRT dilakukan agar menjadi UU dan diakuinya status PRT sebagai pekerja, namun hingga kini masih jalan di tempat. Pemerintah dan DPR nya tak pernah mau tahu.
Data yang dihimpun Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada tahun 2012- 2015 terdapat 1.474 kasus kekerasan yang dialami PRT.  Di awal 2016 terdapat 121 Kasus PRT umumnya multikekerasan, diantaranya upah yang tidak dibayar, penyekapan, penganiayaan. 35 % diantaranya berupa kasus perdagangan manusia. 80 % kasus tersebut berhenti ditingkat Kepolisian.
Sejumlah kasus penganiayaan menimpa para PRT sepanjang setahun ini antaralain: peristiwa kekerasan menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mah, PRT asal Indramayu yang mendapatkan kekerasan dari majikannya gara-gara salah membeli sayur. Pekerja Rumah Tangga (PRT), TO yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan mantan anggota DPR RI, Ivan Haz. Padahal seorang anggota parlemen dilarang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi bagi masyarakat. Salah satu kasus parah terjadi pada Sri Siti Marni (Ani) dan Erni, PRT yang  telah bekerja hampir 9 tahun sejak usia 12 tahun, mengalami penyiksaan dan kekerasan oleh majikannya secaraterus menerus. Korban sering mendapat pukulan dengan tangan ataupun benda keras, disiram air panas, disetrika, dipaksamakan kotoran kucing. Kekerasan ini mengakibatkan Ani dan Erni mengalami luka parah dan indera penglihatannya tak berfungsi  serta trauma psikis.

7.     Perempuan Pekerja Media dan Pekerja Industri Kreatif
Jurnalis dan pekerja kreatif adalah orang yang banyak mengalami over work atau kelebihan beban dan kelebihan jam kerja. Mereka bekerja melebihi rata-rata orang bekerja perharinya. Pekerja kreatif diduga banyak mengalami depresi karena kelebihan kerja ini.


Banyak perempuan pekerja kreatif namun tidak terlindungi oleh sistem tenaga kerja. Banyaknya perempuan yang bekerja secara online juga tidak mendapatkan perlindungan ini. Jurnalis yang bekerja secara online maupun kontributor/ koresponden adalah orang yang bekerja tanpa perlindungan. Terlebih, banyak pekerja kreatif dan jurnalis di masa kini yang cenderung bekerja secara informal tanpa tempat kerja yang jelas.

Data Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) memaparkan soal jam kerja yang panjang, lembur tanpa kompensasi, minimnya perlindungan kesehatan, tingkat stress tinggi, dan ancaman kekerasan menjadi gambaran rentannya para pekerja kreatif dalam kesehariannya. Lembaga pemerhati K3 Local Initiative for OSH Network (LION) menganggap pemerintah gagap dalam melindungi para pekerja kreatif. Ini karena banyak pekerja kreatif cenderung berada di ranah informal. SINDIKASI menyerukan agar ada kerjasama antara berbagai sektor pekerja kreatif untuk menyusun standar-standar kerja yang lebih manusiawi.

Hal lain, kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga menjadi catatan hitam bagi buruh perempuan yang terjadi di pertengan tahun 2016. Pengusiran terhadap jurnalis perempuan dari Rappler.com, Febriana Firdaus yang terjadi pada Kamis 2 Juni 2016 dilakukan saat Febriana sedang meliput Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta. Pengusiran yang dilakukan oleh beberapa orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Bela Negara dinilai oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta tidak bisa ditoleransi karena telah mengancam kebebasan pers dan nilai-nilai demokrasi. Padahal kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

8.    Pekerja Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT)
Sampai dengan tahun ini banyak transgender perempuan atau waria yang tidak dapat bekerja di sektor formal seperti institusi pemerintahan dan sektor formal lain. Dan jika mereka bekerja di sector informalpun, gaji mereka berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Data Arus Pelangi menyatakan bahwa 60% buruh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mendapatkan gaji di bawah UMR.

Sanggar SWARA Muda sebuah organisasi waria muda di Jakarta mendampingi 300 lebih waria muda di Jakarta dan mencatat 55% dari mereka bekerja sebagai pekerja seks, 27% nya sebagai pengamen, 10% bekerja di salon rumahan, 11% dari mereka bekerja sebagai karyawan dan sisanya sebagai karyawan lepas seperti make up dan penghibur di klub malam.

Pengamatan yang kami lakukan menunjukkan bahwa banyak diskriminasi yang dialami oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).  Hal yang sama juga terjadi pada laki-laki priawan.

Tuntutan Komite Aksi Perempuan (KAP):
Atas sejumlah catatan hitam yang menimpa para buruh perempuan di Indonesia, maka Komite Aksi Perempuan (KAP) menyatakan sikap sebagai berikut:
1.Menuntut pemerintah melaksanakan kebijakan dengan standar Hak Asasi Manusia bagi perempuan buruh, karena selama ini pemerintah terbukti memudahkan investasi dan usaha yang berakibat pada peminggiran kesejahteraan ibu dan para buruh perempuan di Indonesia.

2. Menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan perempuan buruh di Indonesia secara fundamental dengan menggunakan gagasan kritis dan terintegrasi dengan standar Hak Asasi Manusia perempuan seperti The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dengan tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi pada para buruh perempuan Indonesia. Serta memastikan tidak ada lagi prasyarat kerja yang melanggar hak dan mendiskriminasi pekerja perempuan dalam sektor industri bahkan lembaga-lembaga pemerintahan.

3. Menuntut kepada pemerintah untuk meratifikasi konvensi International Labour Organisation (ILO) No.183 tahun 2000 yang menjelaskan standar komprehensif perlindungan hak maternitas, memastikan adanya keputusan bersama tentang perlindungan maternitas diantara 3 kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kesehatan

4. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan melakukan pembahasan  sekaligus pengesahan RUU PPRT. Dan menciptakan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan buruh migran melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 dengan mengacu pada Konvensi Migran 90, dan CEDAW, Ratifikasi Konvensi ILO No. 189, serta menghapuskan diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran dengan mencabut Roadmap Zero Domestik Workers.

Komite Aksi Perempuan (KAP):
JALA PRT, Solidaritas Perempuan, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Institute Perempuan, Perempuan Mahardhika, Kapal Perempuan, Kalyanamitra, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Migrant Care, www.Konde.co

Kontak Person: Kontak Person: Lita Anggraeni (081247200500), Risca Dwi (081218310743), Mutiara Ika (085647735174), Valentina Sagala (08164865241), Ega Melindo (081288794813), Luviana (08164809844)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TRAGEDI DI BULAN MEI UNTUK SEBUAH KATA "REFORMASI" MENUJU "DEMOKRASI"

Jakarta Pekik diantara hiruk Pikuk