Catatan Hitam Buruh Perempuan 2017
Catatan Hitam Buruh Perempuan 2017
Jakarta- Setiap tahun
menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, Komite Aksi Perempuan (KAP) mengeluarkan
“Catatan Hitam Buruh Perempuan”. Catatan ini merupakan
peristiwa, tragedi yang menimpa para buruh
perempuan di Indonesia dalam
setahun ini. Sejumlah catatan hitam di tahun 2016-2017 ini memetakan: sebuah
jalan panjang perjuangan buruh perempuan.
Sejumlah temuan
mengungkapkan bahwa Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla banyak mengabaikan
perjuangan buruh perempuan. Sejumlah kasus yang
terjadi pada para buruh perempuan juga menunjukkan negara telah
menjadi pelaku kekerasan dan pelanggaran hak para
buruh perempuan:
1. Buruh Perempuan Nelayan
Dalam setahun ini, penolakan terhadap reklamasi
merupakan perjuangan besar yang dilakukan para perempuan nelayan. Hal ini
didasarkan pada fakta bahwa proyek reklamasi berdampak buruk bagi kehidupan
masyarakat, terutama perempuan. Reklamasi juga mengancam keanekaragaman hayati
pesisir Indonesia dan mempersulit nelayan untuk melaut, sehingga akan mengancam
kedaulatan pangan.
Solidaritas Perempuan Anging Mamiri di Makassar mencatat bahwa akibat dari
reklamasi ini telah dirasakan oleh perempuan nelayan dan perempuan pesisir,
termasuk di Makassar dan Jakarta. Sebelum reklamasi misalnya, seorang perempuan
patude (pencari dan pengupas kerang di Makassar) bisa memperoleh penghasilan
Rp. 80.000 dalam sehari. Sejak reklamasi, mendapatkan Rp. 20.000 saja sulit. Bahkan
di Mariso, Makassar jumlah perempuan patude semakin menyusut.
Tempat tinggal dan sumber kehidupannya tergusur hingga banyak dari mereka yang
kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik ataupun buruh cuci.
Kondisi yang sama dirasakan para perempuan
pengupas kerang di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Solidaritas Perempuan
Jabotabek mencatat bahwa
perekonomian yang semakin menghimpit dirasakan oleh masyarakat pesisir Jakarta,
khususnya perempuan pesisir. Proyek reklamasi ini semakin memperparah situasi
kondisi perempuan disana. Peran gender yang dilekatkan terhadap perempuan,
menjadikan dampak buruk reklamasi dirasakan lebih berat dan mendalam oleh
perempuan pesisir Teluk Jakarta. Tanggung jawab sebagai penyedia pangan dan
pengelola keuangan keluarga menjadikan perempuan harus bekerja lebih untuk
memenuhi kebutuhan ekonominya. Ditambah dengan beban kerja domestiknya, ini
mengakibatkan banyak perempuan pesisir yang harus bekerja setidaknya 18 jam
dalam sehari.
Ini menunjukkan bahwa situasi perempuan tidak
pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan
pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan
kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh
pemerintah.
Solidaritas Perempuan melihat hingga saat ini
pemerintah masih mengabaikan berbagai
dampak buruk reklamasi bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki, maupun
lingkungan. Reklamasi justru terus dibangun di berbagai wilayah di Indonesia
dan menjadi persoalan nasional. Karena semua proyek reklamasi di
Indonesia memiliki kesamaan, yaitu sarat kepentingan pengusaha dan kemudian
dilegitimasi oleh penguasa.
Belum lagi proyek-proyek
reklamasi yang telah menggusuri rumah-rumah keluarga nelayan. Reklamasi Teluk
Palu di Bali, Tanjung Benoa juga proyek
reklamasi di Jakarta yang dilakukan dengan menggusur dan menghilangkan akses
nelayan kepada laut dan pesisir. Reklamasi pantai telah menyebabkan banyak ikan
mati karena pengerukan pantai, sehingga semakin sedikit kemungkinan mendapatkan
ikan melalui cara-cara penangkapan tradisional di bibir pantai. Karena jika
para nelayan ini melaut, maka butuh biaya bahan bakar yang lebih besar. Banyak
kerugian yang diderita keluarga-keluarga nelayan. Berbagai kebijakan di tingkat
nasional maupun daerah dibuat, untuk melegalkan praktek penghilangan
penghidupan nelayan, melalui reklamasi. Bahkan terbukti, penyusunan kebijakan
tersebut tak ubahnya sebagai praktek
jual-beli peraturan.
Bagi perempuan nelayan, ancaman reklamasi menambah beban tambahan. Selama ini perempuan nelayan memiliki peran ganda sebagai pengurus keluarga atau rumah tangga serta membantu mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan nelayan selama ini memberikan sumbangan signifikan dalam rantai produksi sektor perikanan. Sambil mengurus keluarga, perempuan nelayan menyiapkan bekal, mencari solar atau pinjaman atau utang untuk membeli solar bagi laki-laki yang akan melaut. Jika pendapatan para penangkap ikan melaut menurun, maka perempuan tetap mengupayakan pendapatan keluarga.
Selama ini, perempuan bekerja menjadi buruh pengupas kerang, pengolah ikan, atau bekerja di sektor non perikanan seperti menjadi buruh cuci dan pekerja rumah tangga, demi bertahan hidup. Namun Solidaritas Perempuan melihat bahwa situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah.
Bagi perempuan nelayan, ancaman reklamasi menambah beban tambahan. Selama ini perempuan nelayan memiliki peran ganda sebagai pengurus keluarga atau rumah tangga serta membantu mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan nelayan selama ini memberikan sumbangan signifikan dalam rantai produksi sektor perikanan. Sambil mengurus keluarga, perempuan nelayan menyiapkan bekal, mencari solar atau pinjaman atau utang untuk membeli solar bagi laki-laki yang akan melaut. Jika pendapatan para penangkap ikan melaut menurun, maka perempuan tetap mengupayakan pendapatan keluarga.
Selama ini, perempuan bekerja menjadi buruh pengupas kerang, pengolah ikan, atau bekerja di sektor non perikanan seperti menjadi buruh cuci dan pekerja rumah tangga, demi bertahan hidup. Namun Solidaritas Perempuan melihat bahwa situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah.
2.
Buruh
Migran Perempuan
Sistem migrasi Indonesia hari ini sarat dengan
eksploitasi sistematis dan massif melalui kebijakan diskriminatif dan peraturan
yang belum dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)
buruh migran. Negara mengabaikan dan membiarkan eksploitasi PRT dari
keseluruhan tahapan migrasi dengan penipuan, kerja berat, waktu kerja berlebih,
gaji tidak dibayar melalui lemahnya
posisi tawar pemerintah dalam pemberian sanksi terhadap majikan yang melakukan
eksploitasi kerja yang dituangkan dalam perjanjian bilateral.
Diskriminasi
perempuan dalam bidang ketenagakerjaan juga semakin menguat, terutama bagi
buruh atau pekerja perempuan di sektor domestik, yaitu Pekerja Rumah Tangga
(PRT). Diskriminasi berbasis gender,
kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai
kebijakan negara telah menghasilkan penindasan berlapis terhadap buruh
migran khususnya menimbulkan kerentanan
terhadap trafficking. Trafficking juga merupakan praktik eksploitatif yang
kerap menjadikan perempuan sebagai target korban.
Data Penanganan
Kasus Solidaritas Perempuan 2016, menunjukkan kasus trafficking mencapai 17%
sementara kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti gaji tidak dibayar
mencapai 19%. Pada umumnya satu orang perempuan buruh migran tidak hanya
mengalami satu jenis kasus kekerasan, tetapi berbagai jenis kekerasan
sekaligus. Namun hingga saat ini belum terlihatnya inisiatif pemerintah untuk
membuat peraturan yang melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.
Keputusan
Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 260
Tahun 2015 Tentang
Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Pengguna
Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah
membuat tingkat perekrutan illegal semakin
meningkat. Di Karawang, Jawa Barat misalnya, Solidaritas
Perempuan menemukan praktik sponsor/agen yang merekrut calon buruh
migran
sebagai PRT ke Timur Tengah
dengan memanipulasi job order/visa kerja atau penyesatan informasi dari calo yang
mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka kembali Negara Timur Tengah
sebagai tujuan bekerja.
Kasus ED asal Karawang
yang diberangkatkan ke Arab Saudi
pasca KEPMEN No. 260 Tahun 2015 adalah merupakan
contoh nyata dari kebijakan yang tidak memperhatikan dampak buruk yang terjadi pada
situasi migrasi perempuan buruh migran. Calo memberikan informasi yang keliru
tentang penempatan di Timur Tengah
sehingga ED bekerja ke Arab Saudi. Buruh
migran diberangkatkan ke Arab
Saudi menggunakan visa kerja selama 90 hari.
Dalam kasus tersebut, buruh migran kerap dipindah-pindah kerja
oleh majikan
dan selama bekerja tidak menerima upah.
KEPMEN No. 260/2015
terbukti juga tidak menawarkan perlindungan, pengakuan, jaminan dan kepastian
hukum yang adil terhadap perempuan yang ingin bekerja serta membatasi ruang
gerak perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam
bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh kesempatan minim yang dimiliki oleh perempuan
akibat dari situasi pemiskinan dan akses pendidikan rendah yang menempatkan
sebagian besar perempuan buruh migran bekerja sebagai pekerja rumah tangga di
luar negeri. Peraturan ini juga jelas mendiskriminasi buruh
migran yang
hendak bekerja sebagai PRT ke luar negeri dan mengabaikan status PRT sebagai
pekerjaan melalui KEPMENAKER No.1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat
Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri untuk pekerjaan Domestik.
Berdasarkan pengaduan
kasus-kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan serta temuan hasil pemantauan, informasi tentang biaya dan
kelengkapan dokumen hanya didapat dari calo
TKI dan perusahaan Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta
(PPTKIS). Hal ini membuat praktik perekrutan dan
penempatan buruh migran sarat dengan indikasi perdagangan manusia,
diantaranya:
• Praktik percaloan yang
mengaburkan informasi pokok
atau penipuan, praktik penjeratan utang, serta
maraknya pemalsuan dokumen yang
dilakukan oleh sponsor/PPTKIS termasuk yang melibatkan
oknum aparat pemerintah daerah. Melalui proses tersebut,
PBM menjadi kelompok yang tereksploitasi dan tidak berdaya.
• Proses penandatangan perjanjian kerja yang dilakukan melalui cara pemaksaan, seperti pemberian
waktu singkat untuk membaca perjanjian atau
tidak adanya penjelasan akurat
dan rinci atas isi dari
perjanjian kerja tersebut.
• Praktik pembatasan komunikasi selama dalam penampungan maupun di tempat
kerja yang menyebabkan buruh migran berada dalam
situasi tidak berdaya untuk
mengambil keputusan atau berkonsultasi dengan orang lain dalam
pengambilan keputusan termasuk dalam kategori
penyekapan.
• Praktik pembatasan informasi mengenai proses migrasi melemahkan
posisi pekerja migran yang membutuhkan
pekerjaan. Situasi ini membuka ruang pelaku perdagangan orang untuk memanfaatkan situasi rentan yang
dihadapi calon
pekerja/pekerja migran. Pada akhirnya melahirkan kerentanan lain seperti pemerasan, pelecehan dan kekerasan seksual.
• Jeratan utang, yang
merupakan satu modus trafficking juga
kerap dialami buruh migran. Salah satu penyebab
jeratan utang adalah penerapan biaya tinggi
yang dilembagakan oleh
peraturan Menteri
Tenaga Kerja, menyebabkan calon buruh migran semakin terbebani, tersudut dan terperangkap dalam jebakan utang.
Dalam kasus-kasus yang
menimpa buruh migran perempuan, Solidaritas Perempuan juga mencatat, bahwa perempuan
buruh migran kerap mengalami kekerasan dan ketidakadilan berlapis, dimana
mayoritas Perempuan Buruh Migran mengalami berbagai bentuk kekerasan dan
pelanggaran hak, seperti dieksploitasi jam kerja mereka, pemotongan/tidak
dibayar gaji, dipindah-pindah majikan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual,
kriminalisasi, hingga trafficking dan penghilangan nyawa.
Berbagai kasus terus terjadi dan dialami Perempuan Buruh Migran, dan sayangnya pemerintah tidak mampu membangun mekanisme yang sistematis, termasuk posisi tawar didalam perlindungan hak Perempuan Buruh Migran.
Berbagai kasus terus terjadi dan dialami Perempuan Buruh Migran, dan sayangnya pemerintah tidak mampu membangun mekanisme yang sistematis, termasuk posisi tawar didalam perlindungan hak Perempuan Buruh Migran.
Langkah menghadirkan
negara dalam perlindungan buruh migran hanyalah isapan jempol belaka. Kinerja
Kementerian luar negeri beserta jajaran perwakilan RI di luar negeri masih
bekerja sebatas pelayanan normatif. Bahkan bekerja dengan cara pandang yang
diskriminatif terhadap buruh migran yang malah melihat masalah yang dihadapi
buruh Indonesia di luar negeri adalah “beban” yang tak harus mereka tanggung. Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai
institusi yang dimandatkan oleh UU No. 39/2004 masih terus "terjebak"
dalam masalah duplikasi kewenangan dengan bidang Penempatan dan Perlindungan
TKI di lingkungan Kemenaker.
Tuntutan penurunan biaya
penempatan, pengawasan PPTKIS belum melihat Serikat Buruh sebagai organisasi
resmi perwakilan buruh migran dan anggota keluarganya bukanlah prioritas kerja.
Hingga 2 tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK, pemerintahan
Jokowi-JK tidak mau mengimplementasikan Konvensi Internasional Tahun 1990
tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah
diratifikasi dengan UU No. 6/2012) serta tidak akan mau meratifikasi Konvensi
ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi PRT sebagai salah satu sektor buruh
migran.
3.
Buruh
Perempuan Formal
Buruh perempuan yang
bekerja di pabrik-pabrik mengalami nasib tak menentu. Perusahaan yang bisa
berpindah-pindah ke daerah setiap waktu mengisyaratkan posisi buruh perempuan
yang rentan untuk di PHK. Ini merupakan
bagian dari catatan hitam buruh perempuan dalam setahun ini. Kondisi
lain, banyaknya buruh perempuan yang berjuang untuk menuntut haknya tak
mendapatkan solusi yang mudah. Salah satunya menimpa buruh PT. Panarub Dwi
Karya di Tangerang, Banten. Sebanyak 1.300 buruh PT Panarub Dwi Karya yang
sudah berjalan lima tahun dan hingga saat ini hak-hak buruh belum
dibayarkan. Bukannya menyelesaikan kasus-kasus perburuhan, Walikota
Tangerang justru membuat Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017 tentang Aturan
Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Tangerang. Salah satu
buruh perempuan, Emelia Yanti ketika melakukan aksi memperjuangkan buruh
perempuan pada 9 April 2017 justru ditampar dan
mendapatkan kekerasan dari
polisi.
Sejumlah buruh perempuan
dalam pemetaan yang dilakukan Perempuan
Mahardhika, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) yang
tergabung dalam Pokja Buruh Perempuan mendapatkan
fakta
bahwa buruh perempuan semakin dihadapkan pada situasi dan kondisi kerja yang
tidak aman, banyak pelanggaran hak-hak maternitas, rentan diskriminasi dan
pelecehan seksual di tempat kerja.
Hal – hal tersebut dipengaruhi
oleh, pertama yaitu karena adanya kebijakan upah rendah bagi buruh. Hal ini
sangat terlihat di dalam Industri-Industri yang mayoritas pekerja nya adalah
perempuan. Sebagai contoh di Industri Garmen. Dalam skala upah, industri garmen
menjadi industri dengan tingkat upah sektoral terendah dibandingkan sektor
industri yang lain seperti otomotif atau elektronik. Hal ini seringkali
dipengaruhi oleh pandangan bahwa kerja perempuan dalam industri padat karya
adalah kerja yang tidak membutuhkan banyak ketrampilan (kerja unskill).
Lebih lanjut dalam hal
upah, komponen upah nasional belum mencakup secara spesifik kebutuhan-kebutuhan
buruh perempuan seperti perlindungan kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi
selama masa kehamilan dan melahirkan, serta perawatan anak.
Kedua adalah sistem
kerja target yang kemudian berdampak pada pelanggaran 8 jam kerja. Semakin
tahun sistem kerja target menjadi semakin tidak manusiawi. Sebagai contoh di
Industri Garmen, seorang buruh perempuan harus menyelesaikan 180 pasang lengan
untuk diselesaikan dalam waktu satu jam, bahkan bisa lebih kurang dari itu dan
sangat tergantung dari kebijakan pengawas. Hal tersebut menyebabkan buruh
perempuan rentan mengalami skorsing (lembur paksa dan tidak dibayar). Jam kerja
yang panjang, tekanan dan beban kerja yang sangat tinggi menyebabkan buruh
perempuan yang sedang hamil sangat rentan mengalami keguguran.
Di sisi lain, buruh
perempuan juga rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat
kerja. Hal ini disebabkan oleh pandangan patriarkis yang menempatkan perempuan
sebagai objek seksual. Di Industri Garmen beberapa bentuk yang ditemukan adalah
seperti adanya sms mesum dan merendahkan, pura-pura menawari dan mengajak
kencan akan tetapi dengan ancaman putus kontrak jika ditolak, dengan alasan
membetulkan mesin, buruh perempuan dicolek, diraba-raba. Dengan alasan cek
body, tubuh digerayangi namun seringkali berkilah dengan alasan bercanda.
Suara suara terkait
tindakan pelecehan dan kekerasan di atas memiliki hambatan besar karena sistem
kerja kontrak dan fleksibel yang masif terjadi saat ini. Sistem kontrak semakin
lama semakin pendek. Bahkan hingga per satu bulan saja. Hal tersebut membuat
buruh perempuan semakin sulit untuk berserikat dan memperjuangkan hak-haknya di
tempat kerja. Ditemukan pula fakta bahwa putus kontrak terjadi pada buruh
perempuan yang hendak mengambil cuti melahirkan.
4. Buruh Perempuan Informal
Sejumlah
perempuan pekerja informal yang mengalami penggusuran
di Jakarta di tahun 2016-2017 juga kehilangan mata
pencahariannya. Para perempuan ini rata-rata bekerja sebagai pedagang. Sejak
menjadi korban penggusuran Jakarta, mereka tinggal di rumah susun dimana harus
menyewa lahan untuk berjualan disana. Hal ini mengancam kehidupan dan
perekonomian mereka.
Data
lain juga menunjukkan catatan hitam terhadap perempuan pekerja rumahan. Trade
Union Right Center (TURC) di tahun 2016 melakukan
penelitian terhadap sejumlah perempuan pekerja rumahan di beberapa daerah di
Indonesia. Hasilnya: penelitian menunjukkan bahwa para pekerja rumahan masih
digaji sangat rendah, jauh dari upah layak. Di Kapuk Muara Jakarta
misalnya, sejumlah perempuan bekerja sebagai pembuat sandal dengan jam kerja 8-10
jam perharinya. Mereka hanya digaji Rp. 12.500 perhari. Jadi dalam waktu
sebulan rata-rata mereka hanya mendapatkan upah Rp. 375 ribu. Sedangkan di
Penjaringan, Jakarta Utara para perempuan pekerja rumahan membuat kaos dan
sepatu merk-merk internasional, namun mereka hanya mendapat upah Rp. 15 ribu –
Rp. 37.500 perharinya. Temuan TURC juga
menyebutkan bahwa upah ini tak sebanding dengan harga
sepatu merk internasional yang seharga Rp. 400 ribu.
Sedangkan di desa Karangsari, Cirebon, Jawa Barat para perempuan pekerja rumahan bekerja untuk membuat kursi rotan ukuran kecil dan besar. Untuk ukuran kecil mereka dibayar Rp. 20 ribu per-satu kursi kecil dan untuk ukuran besar mereka diupah Rp. 70 ribu per-satu kursi rotan besar. Dari hasil ini TURC memaparkan bahwa upah tenaga kerja para perempuan pekerja rumahan ini sangat tak sebanding dengan jerih payah mereka. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang terjadi pada pekerja rumahan, selain digaji rendah dengan jam kerja yang tinggi, mereka juga tidak ada perlindungan dan jaminan sosial. Maka yang harus dilakukan adalah meminta para majikan atau pemberi kerja agar terbuka, melakukan transparansi, memberikan upah yang layak dan jaminan sosial. Sedangkan pemerintah harus memberikan regulasi terhadap para pekerja rumahan ini. Dalam UU 13/2003 misalnya tidak disebutkan klausul tentang pekerja rumahan sehingga tidak ada perlindungan untuk mereka.
Di Indonesia, munculnya pekerja rumahan dilatarbelakangi oleh meningkatnya arus globalisasi dan meningkatnya permintaan konsumen dari negara-negara maju. Inilah yang menyebabkan banyak investor asing mendirikan pabrik di Indonesia. Untuk menekan biaya pembayaran buruh-buruhnya, maka mereka kemudian memberikan modal untuk mendirikan usaha-usaha rumahan. Hal ini mereka lakukan agar bisa menekan biaya dibandingkan jika mereka harus menggaji para buruh yang kerja di pabrik mereka. Maka kemudian mereka mempekerjakan para pekerja rumahan yang diberi upah rendah dan tanpa jaminan sosial.
Sedangkan di desa Karangsari, Cirebon, Jawa Barat para perempuan pekerja rumahan bekerja untuk membuat kursi rotan ukuran kecil dan besar. Untuk ukuran kecil mereka dibayar Rp. 20 ribu per-satu kursi kecil dan untuk ukuran besar mereka diupah Rp. 70 ribu per-satu kursi rotan besar. Dari hasil ini TURC memaparkan bahwa upah tenaga kerja para perempuan pekerja rumahan ini sangat tak sebanding dengan jerih payah mereka. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang terjadi pada pekerja rumahan, selain digaji rendah dengan jam kerja yang tinggi, mereka juga tidak ada perlindungan dan jaminan sosial. Maka yang harus dilakukan adalah meminta para majikan atau pemberi kerja agar terbuka, melakukan transparansi, memberikan upah yang layak dan jaminan sosial. Sedangkan pemerintah harus memberikan regulasi terhadap para pekerja rumahan ini. Dalam UU 13/2003 misalnya tidak disebutkan klausul tentang pekerja rumahan sehingga tidak ada perlindungan untuk mereka.
Di Indonesia, munculnya pekerja rumahan dilatarbelakangi oleh meningkatnya arus globalisasi dan meningkatnya permintaan konsumen dari negara-negara maju. Inilah yang menyebabkan banyak investor asing mendirikan pabrik di Indonesia. Untuk menekan biaya pembayaran buruh-buruhnya, maka mereka kemudian memberikan modal untuk mendirikan usaha-usaha rumahan. Hal ini mereka lakukan agar bisa menekan biaya dibandingkan jika mereka harus menggaji para buruh yang kerja di pabrik mereka. Maka kemudian mereka mempekerjakan para pekerja rumahan yang diberi upah rendah dan tanpa jaminan sosial.
5.
Petani
Perempuan
Hingga saat ini, petani
perempuan di seluruh Indonesia masih terus berjuang untuk pembaruan agraria menyeluruh dan
pendistribusian tanah pertanian yang adil kepada petani (perempuan dan
laki-laki). Tidak hanya akses atas tanah, perempuan juga berjuang untuk
terwujudnya kedaulatan pangan dan mekanisme yang berpijak pada kesetaraan,
dimana wilayah perdesaan menjamin kehidupan yang bermartabat dan adil bagi
perempuan.
Saat ini petani
perempuan menghadapi serangan kapitalisme di dunia pertanian dan penguasaan
sistem pangan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang menggiring jutaan
petani menjadi buruh tani, mengakibatkan tingginya migrasi perempuan pedesaan,
pengusiran paksa dari lahan pertanian dan perampasan lahan, menciptakan
perubahan dalam keluarga dimana perempuan harus menjadi tulang punggung
keluarga, dan pada ujungnya menjerat perempuan dalam kemiskinan, kekerasan, dan
diskriminasi.
Ada setidaknya dua
catatan hitam yang menonjol sepanjang tahun terakhir, yaitu:
A. Jambi
Pada 17 Maret 2016,
sebanyak 40 petani perempuan, bersama dengan ratusan petani lain, melakukan
aksi berjalan kaki dari Jambi ke Istana Negara Jakarta. Aksi ini disebut aksi
1000 kilometer yang dilakukan para perempuan petani di Jambi. Mereka adalah
para petani yang mengalami konflik agraria seperti petani di Suku Anak Dalam di
Jambi yang menjadi korban konflik agraria dari perusahaan yang membuat
perempuan petani kehilangan akses atas tanahnya. Mereka menuntut pemerintah
untuk menyelesaikan konflik agraria yang melilit para petani ini dan sudah
berlangsung lama, bahkan ada yang sudah puluhan tahun tetapi tak kunjung
selesai. Konflik agraria yang dialami Suku Anak Dalam, misalnya, terjadi sejak
1987. Konflik agraria petani Kunangan Jaya I dan II sudah sejak tahun 1970-an,
sedangkan konflik agraria yang dialami petani Mekar Jaya terjadi sejak 1990-an.
B . Kendeng
Tanggal 12 April 2016
adalah hari dimana kedua kalinya para petani perempuan Kendeng (disebut:
Kartini Kendeng) mendatangi Istana Negara di Jakarta. Aksi ini menolak
pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah, dan menuntut terjaganya
sumber mata air dan kelangsungan pertanian. Dalam aksi-aksi ini para perempuan
ini kemudian memasung kakinya dengan semen.
Karakter
hidrogeologi karst pegunungan Kendeng memiliki lapisan tanah tipis dan
potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang
melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya
petani di Jawa Tengah. Namun masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng menjadi
rentan dan terancam dampak bencana ekologis antara lain berupa pencemaran air
tanah, banjir, dan kekeringan akibat pembangunan dan pengoperasian pabrik semen
di Pegunungan Kendeng. Selain akan menggusur lahan, penambangan pabrik juga
akan merusak area Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang
menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Hal ini ironis
karena CAT Watuputih telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden
RI No. 26 Tahun 2011 sebagai salah satu CAT yang dilindungi. Berdasarkan pasal
33 ayat 3 UUD 1945 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan
sumber-sumber agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan untuk
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 28 H
UUD 195 juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai sebuah hak asasi yang harus dipenuhi oleh Negara.
Para
petani Kendeng menempuh berbagai upaya menolak tambang dan pabrik semen di
Pegunungan Kendeng, mulai dari dialog, gugatan hukum di pengadilan, aksi long
march, hingga aksi dipasung semen. Pada tanggal 12 April 2016 sebanyak 9 petani
perempuan Kendeng (9 KartiniKendeng) melakukan aksi protes pengecoran kaki di
depan istana negara Jakarta. Dalam aksi pasung semen jilid II (sejak 14 Maret
2017), rakyat Indonesia harus berduka akibat meninggalnya Ibu Patmi (21 Maret
2017), salah seorang Kartini Kendeng. Kematian Ibu Patmi menjadi bagian dari ketidaktegasan
dan lambatnya Presiden dalam menyikapi Gubernur Ganjar Pranowo yang terus
memaksakan kebijakan untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen milik PT
Semen Indonesia di Rembang, dan secara nyata telah mengabaikan putusan
pengadilan tertinggi, melanggar hukum, dan perintahPresiden.
Temuan
Komnas Perempuan atas pendirian dan rencana pendirian pabrik semen serta
eksploitasi Kawasan Karts di pegunungan Kendeng Utara dan Selatan menyebutkan,
bahwa pembangunan ini juga mengakibatkan adanya konflik pemecahbelahan yang
terjadi hingga sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian
karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen. Yang lebih menyedihkan,
anak-anak yang menolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah.
Hal lain terdapatnya kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang dialami perempuan saat emonstrasi menentang pendirian semen, ancaman pada perempuan pembela HAM perempuan oleh preman, aparat, juga oleh tetangga.
Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan berbagai pola akibat banyaknya pendatang yang
kost dan mulai ada gangguan pada istri pemilik kost, istri yang bekerja untuk
berjualan menopang karyawan pabrik semen yang mulai dicurigai suami dan warga,
karena dikhawatirkan menjalani prostitusi terselubung. Selain itu warung-warung
kopi yang dahulu dijaga orang tua mulai diganti jadi tempat karaoke dan
dilayani oleh perempuan-perempuan muda, diskotik yang menampilkan wajah-wajah
perempuan belia untuk mengundang pengunjung. Selain itu terdapat politisasi
agama yang memecah warga dan mem-victimisasi perempuan.
C.Perempuan Petani Sawit
Salah satu dampak dari hilangnya akses
perempuan atas tanah terjadi pada ekspansi perkebunan sawit yang telah
mengakibatkan hilangnya mata pencaharian perempuan. Perempuan yang dulunya
bertani di lahan sendiri, terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian lepas
(BHL) di perkebunan kepala sawit yang minim perlindungan kerja, dan kesehatan.
Seperti yang terjadi pada perempuan di Desa Wanggudu Raya, Desa Puuwanggudu, Desa Labungga dan Desa
Laronanga Kec. Asera Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara.
Para perempuan yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sultra Prima
Lestari (SPL) sering kali mendapatkan pelanggaran hak–hak
mereka sebagai buruh. Saat bekerja di perkebunan kepala sawit, mereka harus membeli sendiri sarung tangan,
masker, dan helm, sebagai perlengakapan untuk keamanan mereka dalam
bekerja. Para BHL di 4 desa Kecamatan
Asera ini, juga tidak pernah mendapat kontrak dari perusahaan. Terdapat 82 orang buruh perempuan yang
bekerja dibagian perawatan atau
pemumpukan berstatus buruh harian lepas, padahal mereka bekerja sudah diatas 8 tahun.
Terkait kesehatan buruh, para buruh perempuan rentan
mengalami gangguan kesehatan, misalnya buruh perempuan yang melakukan
penyemprotan bibit, harus mengangkat sendiri tangki semprot yang berisi air
yang sudah dicampur dengan bahan kimia yang akan disemprotkan ke bibit sawit,
berat tangki ini adalah sekitar 17 liter air. Dampaknya banyak buruh perempuan
mengeluh sakit pinggang, pegal-pegal dan gatal-gatal. Bahkan ada yang mengalami
alergi seluruh tubuh. Untuk cuti, para buruh perempuan ini tidak
mendapatkannya, status BHL membuat mereka tidak dapat mengakses cuti apapun,
termasuk cuti terkait alat reproduksi mereka, seperti cuti haid, dan cuti
hamil.
Selain itu, buruh
perempuan kelapa sawit memiliki kerentanan terkait keamanan mereka. Karena
buruh perkebunan kelapa sawit biasanya berada di daerah-daerah terpencil,
dimana jarak antara rumah dan tempat kerja mereka biasanya jauh. Para buruh
perempuan biasanya di antar-jemput mandor menggunakan truk, atau untuk buruh
sawit di Kalimantan Tengah, para buruh perempuan di antar-jemput menggunakan
perahu. Selama perjalanan ini, perempuan rentan mengalami pelecehan, maupun
tindak kekerasan fisik maupun psikologis oleh mandor. Potensi mengalami
kekerasan, maupun pelecehan juga sangat besar dialami para buruh perempuan,
saat mereka melakukan pekerjaan mereka di kebun, karena perkebunan tempat
mereka bekerja jauh dari keramaian.
6.
Pekerja Rumah Tangga (PRT)
Selama
ini PRT di Indonesia sudah
terlanggar hak-haknya. Temuan
JALA PRT menyatakan bahwa selama ini PRT bergaji kecil, harus
bekerja 20 jam dan tak ada hari libur dan cuti
bagi mereka. Sejumlah diskriminasi juga mereka terima,
misalnya tak boleh menggunakan lift umum di
apartemen, hanya boleh menggunakan lift barang. Hal ini banyak terjadi pada para PRT yang bekerja di
apartemen.
Diskriminasi lain menurut catatan JALA PRT yaitu: ketika bekerja, PRT dikunci dari luar ketika majikan pergi, PRT juga diblacklist tidak boleh masuk apartemen ketika mereka ikut berorganisasi. Hal lain, tak boleh duduk di area mereka bekerja. Di luar negeri, perlakuan yang lain misalnya paspor PRT migran ditahan oleh majikannya juga menjadi catatan hitam yang terjadi dalam setahun ini.
JALA PRT mengidentifikasi selain mendapatkan diskriminasi, para PRT juga terus mendapatkan kekerasan. Kasus yang dialami para PRT ini menunjukkan kekosongan di bidang hukum. PRT tidak mendapatkan situasi yang nyaman dalam bekerja. Padahal pekerjaan PRT adalah pekerjaan vital di setiap keluarga, kelancaran rumah tangga juga didukung oleh kerja-kerja PRT, namun situasi inilah yang terus-menerus terjadi.
Di Indonesia, PRT belum diakui sebagai buruh atau pekerja. Maka, ia hanya menjadi pekerja lepas yang dipekerjakan, tidak ada statusnya. Ini yang membuat PRT sulit mendapatkan hak-haknya. Sudah 13 tahun advokasi Rancangan Undang-undang (RUU) PRT dilakukan agar menjadi UU dan diakuinya status PRT sebagai pekerja, namun hingga kini masih jalan di tempat. Pemerintah dan DPR nya tak pernah mau tahu.
Diskriminasi lain menurut catatan JALA PRT yaitu: ketika bekerja, PRT dikunci dari luar ketika majikan pergi, PRT juga diblacklist tidak boleh masuk apartemen ketika mereka ikut berorganisasi. Hal lain, tak boleh duduk di area mereka bekerja. Di luar negeri, perlakuan yang lain misalnya paspor PRT migran ditahan oleh majikannya juga menjadi catatan hitam yang terjadi dalam setahun ini.
JALA PRT mengidentifikasi selain mendapatkan diskriminasi, para PRT juga terus mendapatkan kekerasan. Kasus yang dialami para PRT ini menunjukkan kekosongan di bidang hukum. PRT tidak mendapatkan situasi yang nyaman dalam bekerja. Padahal pekerjaan PRT adalah pekerjaan vital di setiap keluarga, kelancaran rumah tangga juga didukung oleh kerja-kerja PRT, namun situasi inilah yang terus-menerus terjadi.
Di Indonesia, PRT belum diakui sebagai buruh atau pekerja. Maka, ia hanya menjadi pekerja lepas yang dipekerjakan, tidak ada statusnya. Ini yang membuat PRT sulit mendapatkan hak-haknya. Sudah 13 tahun advokasi Rancangan Undang-undang (RUU) PRT dilakukan agar menjadi UU dan diakuinya status PRT sebagai pekerja, namun hingga kini masih jalan di tempat. Pemerintah dan DPR nya tak pernah mau tahu.
Data yang dihimpun
Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada tahun 2012- 2015
terdapat 1.474 kasus kekerasan yang dialami PRT. Di awal 2016 terdapat
121 Kasus PRT umumnya multikekerasan, diantaranya upah yang tidak dibayar,
penyekapan, penganiayaan. 35 % diantaranya berupa kasus perdagangan manusia. 80 % kasus tersebut berhenti
ditingkat Kepolisian.
Sejumlah
kasus penganiayaan menimpa para PRT sepanjang setahun ini antaralain: peristiwa
kekerasan menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mah, PRT asal Indramayu yang
mendapatkan kekerasan dari majikannya gara-gara salah membeli sayur. Pekerja Rumah Tangga (PRT), TO
yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan mantan
anggota DPR RI, Ivan Haz. Padahal
seorang anggota parlemen dilarang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi bagi
masyarakat. Salah
satu kasus parah terjadi pada Sri Siti Marni (Ani) dan Erni, PRT yang
telah bekerja hampir 9 tahun sejak usia 12 tahun, mengalami penyiksaan dan
kekerasan oleh majikannya secaraterus menerus. Korban sering mendapat pukulan
dengan tangan ataupun benda keras, disiram air panas, disetrika, dipaksamakan
kotoran kucing. Kekerasan ini mengakibatkan Ani dan Erni mengalami luka parah dan indera penglihatannya tak
berfungsi serta trauma psikis.
7.
Perempuan Pekerja Media dan Pekerja Industri Kreatif
Jurnalis dan pekerja kreatif adalah orang yang banyak
mengalami over work atau kelebihan beban
dan kelebihan jam kerja. Mereka bekerja melebihi rata-rata orang bekerja
perharinya. Pekerja kreatif diduga banyak mengalami depresi karena kelebihan
kerja ini.
Banyak perempuan pekerja kreatif namun tidak terlindungi oleh sistem tenaga kerja. Banyaknya perempuan yang bekerja secara online juga tidak mendapatkan perlindungan ini. Jurnalis yang bekerja secara online maupun kontributor/ koresponden adalah orang yang bekerja tanpa perlindungan. Terlebih, banyak pekerja kreatif dan jurnalis di masa kini yang cenderung bekerja secara informal tanpa tempat kerja yang jelas.
Data Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) memaparkan soal jam kerja yang panjang, lembur tanpa kompensasi, minimnya perlindungan kesehatan, tingkat stress tinggi, dan ancaman kekerasan menjadi gambaran rentannya para pekerja kreatif dalam kesehariannya. Lembaga pemerhati K3 Local Initiative for OSH Network (LION) menganggap pemerintah gagap dalam melindungi para pekerja kreatif. Ini karena banyak pekerja kreatif cenderung berada di ranah informal. SINDIKASI menyerukan agar ada kerjasama antara berbagai sektor pekerja kreatif untuk menyusun standar-standar kerja yang lebih manusiawi.
Hal lain, kekerasan
terhadap jurnalis perempuan juga menjadi catatan hitam bagi buruh perempuan yang terjadi di pertengan tahun 2016.
Pengusiran terhadap jurnalis perempuan dari Rappler.com, Febriana Firdaus yang terjadi pada Kamis 2 Juni 2016 dilakukan saat Febriana sedang meliput
Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan
Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta. Pengusiran yang dilakukan oleh
beberapa orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Bela Negara
dinilai oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta tidak bisa ditoleransi
karena telah mengancam kebebasan pers dan nilai-nilai demokrasi. Padahal
kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
8.
Pekerja Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT)
Sampai dengan tahun ini
banyak transgender perempuan atau waria yang tidak dapat bekerja di sektor
formal seperti institusi pemerintahan dan sektor formal lain. Dan jika mereka bekerja di sector informalpun, gaji
mereka berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Data Arus Pelangi
menyatakan bahwa 60% buruh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
mendapatkan gaji di bawah UMR.
Sanggar SWARA Muda sebuah organisasi waria muda di Jakarta mendampingi 300 lebih waria muda di Jakarta dan mencatat 55% dari mereka bekerja sebagai pekerja seks, 27% nya sebagai pengamen, 10% bekerja di salon rumahan, 11% dari mereka bekerja sebagai karyawan dan sisanya sebagai karyawan lepas seperti make up dan penghibur di klub malam.
Pengamatan yang kami lakukan menunjukkan bahwa banyak diskriminasi yang dialami oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Hal yang sama juga terjadi pada laki-laki priawan.
Sanggar SWARA Muda sebuah organisasi waria muda di Jakarta mendampingi 300 lebih waria muda di Jakarta dan mencatat 55% dari mereka bekerja sebagai pekerja seks, 27% nya sebagai pengamen, 10% bekerja di salon rumahan, 11% dari mereka bekerja sebagai karyawan dan sisanya sebagai karyawan lepas seperti make up dan penghibur di klub malam.
Pengamatan yang kami lakukan menunjukkan bahwa banyak diskriminasi yang dialami oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Hal yang sama juga terjadi pada laki-laki priawan.
Tuntutan Komite Aksi Perempuan (KAP):
Atas
sejumlah catatan hitam yang menimpa para buruh perempuan di Indonesia, maka
Komite Aksi Perempuan (KAP) menyatakan sikap sebagai berikut:
1.Menuntut
pemerintah melaksanakan kebijakan dengan standar Hak Asasi Manusia bagi
perempuan buruh, karena selama ini pemerintah terbukti memudahkan investasi dan
usaha yang berakibat pada peminggiran kesejahteraan ibu dan para buruh
perempuan di Indonesia.
2. Menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan perempuan buruh di Indonesia secara fundamental dengan menggunakan gagasan kritis dan terintegrasi dengan standar Hak Asasi Manusia perempuan seperti The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dengan tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi pada para buruh perempuan Indonesia. Serta memastikan tidak ada lagi prasyarat kerja yang melanggar hak dan mendiskriminasi pekerja perempuan dalam sektor industri bahkan lembaga-lembaga pemerintahan.
3. Menuntut kepada pemerintah untuk meratifikasi konvensi International Labour Organisation (ILO) No.183 tahun 2000 yang menjelaskan standar komprehensif perlindungan hak maternitas, memastikan adanya keputusan bersama tentang perlindungan maternitas diantara 3 kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kesehatan
2. Menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan perempuan buruh di Indonesia secara fundamental dengan menggunakan gagasan kritis dan terintegrasi dengan standar Hak Asasi Manusia perempuan seperti The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dengan tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi pada para buruh perempuan Indonesia. Serta memastikan tidak ada lagi prasyarat kerja yang melanggar hak dan mendiskriminasi pekerja perempuan dalam sektor industri bahkan lembaga-lembaga pemerintahan.
3. Menuntut kepada pemerintah untuk meratifikasi konvensi International Labour Organisation (ILO) No.183 tahun 2000 yang menjelaskan standar komprehensif perlindungan hak maternitas, memastikan adanya keputusan bersama tentang perlindungan maternitas diantara 3 kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kesehatan
4. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan melakukan pembahasan sekaligus pengesahan RUU PPRT. Dan menciptakan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan buruh migran melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 dengan mengacu pada Konvensi Migran 90, dan CEDAW, Ratifikasi Konvensi ILO No. 189, serta menghapuskan diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran dengan mencabut Roadmap Zero Domestik Workers.
Komite Aksi Perempuan (KAP):
JALA PRT, Solidaritas
Perempuan, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI), Institute Perempuan, Perempuan Mahardhika, Kapal Perempuan,
Kalyanamitra, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Migrant Care, www.Konde.co
Kontak
Person: Kontak Person: Lita Anggraeni (081247200500), Risca
Dwi (081218310743), Mutiara Ika (085647735174), Valentina Sagala (08164865241),
Ega Melindo (081288794813), Luviana (08164809844)

Komentar
Posting Komentar