Kebijakan Negara Masih Mengabaikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan
Jakarta
Senin 8 Januari 2018
dari atas Podium dialog publik Nasional mendorong kebijakan Perlindungan
Perempuan Dalam Upaya Penghapusan Pelanggaran HAM dan Kekerasan terhadap
Perempuann mereka perempuan-perempuan yang diacuhkan ha-haknyanya oleh negara
menceritakan situasi dan pengalaman yang
mereka alami langsung selama berjalan
nya kebijakan negara yang masih
terus mengacuhkan hak-hak dan
perlindungan perempuan.
Perempuan-perempuan
ini hadir membawa suara-suara liriih
mereka dan perempuan lainya dari berbagi wilayah dan konteks masing- masing mereka yang datang dan bersuara
lantang diatas podium siang itu
adalah, Salasari Dg. Ngati
dari perempuan petani dari takalar-sulsel, Ipah saripah dari muara angke
Jakarta Nuriah perempuan mantan buruh
migran asal kendari dan hadir pula Ratna
sary perempuan pendamping korban kebijakan diskriminatif di Aceh.
Permpuan-perempuan akar rumput yang hadir dalam dialog publik ini
menyampaikan situasi kekerasan dan penindasan. “Konflik di Takalar yang kemudian
tercipta dengan melibatkan Brimob dan Polisi meninggalkan bekas luka ditengah
masyarakat. Ada yang ditembak diinjak-injak, dan ditarik rambutnya. Banyak
perempuan yang beralih profesi menjadi buruh tani, buruh bangunan untuk
memenuhi kebutuhan” cerita Ibu Salasari (Mama Ati), seorang perempuan petani
yang sekarang telah menjadi buruh tani sejak PTPN XIV masuk ke Takalar.
Perempuan nelayan teluk Jakarta, Ibu Ipah Saripah, seorang perempuan pesisir
pengupas kerang di Muara Angke, menyatakan “ bahwa setelah proyek reklamasi
berjalan di Teluk Utara Jakarta berbagai dampak yang merugikan kehidupan perempuan
nelayan mulai timbul, penghasilan perempuan pengupas kerang di Muara
Angke menurun karena jumlah penangkapan kerang hijau juga menurun secara
drastis. Hal ini berdampak terhadap penghasilan perempuan”. masifnya kebijakan diskriminatif pada
perempuan tak hanya mengcam
sumber-sumber kehidupan perempuan yang
akhirnya merampas sumber kehidupan dan memaksa perempuan
menjadi buruh migran ke luar negeri. Ibu Nuridah, perempuan buruh migran dari
Kendari, menceritakan” kisahnya menjadi buruh di Saudi Arabia. PBM mengalami
kekerasan dan pelanggaran hak dalam setiap tahapannya, baik pra-penempatan,
penempatan dan purna penempatan”, berbagai kebijakan diskriminatif yang mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak bagi perempuan, sehingga
perempuan semakin terbungkam dan termarjinalkan. Perempuan pendamping korban
kebijakan diskriminatif di Aceh Ratna
sary menceritakan “Salah satu kasus yang mengoyak rasa kemanusiaan kita
adalah perempuan disabilitas intelektual, korban perkosaan hingga hamil, justru
dihukum penjara atas tuduhan zina” Ratna
sary menceritakan kesedihannya “Kami
sebagai pendamping sangat sedih melihat dampak dari Qanun Jinayat yang sangat
buruk terhadap masyrakat ssss Aceh. Namun ketika kita mengkritisi Qanun
Jinayat, kita dianggap anti-Islam, antek Yahudi dan tuduhan ngawur lainya,
padahal Aceh masih bagian dari Indonesia tegas Ratna Sary.
Situasi
ketidakadilan yang dikisahkan perempuan
petani, perempuan nelayan perempuan pesisir,perempuan nelayan , perempuan
mantan buruh migran perempuan serta
perempuan pendamping korban kebijkan
diskriminatif. Menguatkan bukti kalau Berbagai kebijakan ekonomi dan proyek-proyek investasi skala besar dengan mengatasnamakan pembangunan dan
dibiayai
oleh Lembaga keuangan internasional (Bank
Dunia,
Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya) maupun investor lainnya seringkali justru
berujung pada perampasan lahan, dan perampasan sumber kehidupan
dan
penghidupan bagi para perempuan
petani, perempuan nelayan/pesisir, perempuan
miskin kota, masyarakat adat maupun
komunitas masyarakat marginal lainnya situasi ini juga berdampak pada penghancuran
sistem pengelolaan
pangan yang selama ini dimiliki dan
diperankan perempuan sebagai sebuah kearifan
lokal dan bagian dari
kedaulatan
pangan perempuan.
perampasan sumber-sumber kehidupan perempuan juga menambah beban
perempuan yang dilekatkan oleh masyarakat dengan peran merawat dan memastikan tercukupinya
kebutuhan
keluarga. Perempuan
kemudian harus berpikir lebih
keras, dan bekerja lebih berat, serta
mencari alternatif sumber-sumber
kehidupan
untuk
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam situasi tersebut, bekerja ke
luar negeri sebagai Pekerja
Rumah Tangga Migran menjadi alternatif pekerjaan. Sayangnya menjadi PRT Migran tidak disertai dengan perlindungan memadai dari negara. Pelanggaran HAM terhadap Perempuan Buruh
Migran masih terjadi dalam berbagai
bentuk Ada beberapa jenis kasus yang
tercatat, yaitu:
over kontrak, gaji belum dibayarkan, gaji
ditahan majikan, kekerasan fisik, hilang kontak, trafficking, kriminalisasi meninggal, ditahan majikan, beban kerja berlebihan,
ingin dipulangkan, dipenjarakan, dipulangkan secara
sepihak, dibunuh oleh majikan,
sakit, kekerasan seksual, gagal berangkat, pemalsuan dokumen, pemerasasan, penyekapan, diusir majikan,
dilarang berkomunikasi dan gaji tidak sesuai perjanjian.
Sementara, negara justru melahirkan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan buruh migran.
Kepmen Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Perseorangan ke Negara-negara kawasan Timur Tengah[1] Tidak
hanya mendiskriminasi pekerja rumah tangga migran dan melanggar hak mereka untuk bekerja dan mendapatan kehidupan
yang layak, tetapi juga mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban trafficking. Setidaknya 263 perempan buruh migran menjadi korban trafficking akibat
implementasinya.
Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan menyampaikan "Harus ada
langkah khusus, prioritas oleh negara untuk bagaimana memastikan perlindungan
dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, "puspa Dewy juga memaparkan “80 persen perempuan tercatat
tidak memiliki akses kepemilikan tanah. Kemudian perempuan pesisir atau nelayan
bahkan masih bekerja dalam rentang 15-17 jam perhari, data SP tahun 2017
menunjukkan setidaknya ada 3 perempuan pejuang dalam konflik agraria, puspa
dewy menambahkan” hal ini dengan masih maraknya penggusuran, perampasan tanah,
pencemaran lingkungan, pembatasan akses dan kontrol atas sumber kehidupan,
dibarengi dengan cara-cara kekerasan
termasuk kriminalisasi dan intimidasi yang digunakan negara dalam mencapai
tujuan pembangunan dan investasi” Perempuan akar rumput dari berbagai konteksi isu dan wilayah bersama
dengan perempuan aktivis
Solidaritas Perempuan dari 11 wilayah komunitas Solidaritas Perempuan hadir
dan berkumpul dalam dialog publik
nasional ini Komunitas SP Bungoeng Jeumpa Aceh, Komunitas SP Palembang Sumatera Selatan Komunitas
SP Jabotabek,
Komunitas SP Kinasih Yogyakarta,
Komunitas SP Mataram Nusa
Tenggara
BaratKomunitas
SP Palu Sulawesi Tengah, Komunitas SP Anging Mammiri Makassar Sulawesi Selatan, Komunitas SP Kendari
Sulawesi Tenggara,
Komunitas SP Sintuwu Raya Poso Sulawesi Tengah,
Komunitas SP Sumbawa
Nusa
Tenggara
Barat,
Komunitas SP Sebay Lampung.
Lewat deklrasi ini perempuan hendak mengingatkan negara untuk tidak
mengacuhkan mendesaknya perwujdan Perlindungan
dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan. Solidaritas Perempuan dalam
Dialog Publik Nasional, Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan dalam Rangka Penghapusan Pelanggaran HAM dan Kekerasan terhadap Perempuan. Solidaritas Perempuan menbacakan komitmen
deklarasi yang berisi :
DEKLARASI SOLIDARITAS PEREMPUAN
Pengakuan, Penghormatan, Pemenuhan, dan Pelindungan Hak Asasi Perempuan merupakan kewajiban negara, yang di
antaranya harus dijalankan dan terintegrasi di dalam setiap kebijakan
maupun program pemerintah. Untuk itu, pemerintah dan legislatif harus mengambil langkah-
langkah nyata
dalam
memastikan penegakan Hak
Asasi Manusia bagi seluruh
warganya,
termasuk HAM perempuan.
Nyatanya, Pelanggaran
HAM
dan kekerasan terhadap perempuan Indonesia terus terjadi di
berbagai
ranah, baik di ranah privat maupun di ranah publik. Penindasan terhadap tubuh, pikiran,
ruang gerak dan hasil kerja perempuan, serta
pembatasan akses dan kontrol perempuan atas
informasi dan
pengambilan
keputusan,
mengakibatkan perempuan
terus termarjinalisasi, dan
kehilangan kedaulatan atas diri dan hidupnya sendiri. Atas nama pembangunan, perampasan
tanah dan ruang hidup
perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, dan perempuan
yang hidup di dalam dan sekitar hutan maupun komunitas
masyarakat marjinal lainnya terus
berlangsung semata-mata untuk kepentingan investasi. Tak hanya sumber daya alam, pengkomodifikasian manusia oleh negara mengakibatkan perempuan buruh migran terus mengalami trafficking
maupun kekerasan-kekerasan
lainnya. Berbagai situasi tersebut
merupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang secara sistematis memiskinkan perempuan, dan menimbulkan dampak berlapis lainnya.
Hal ini tidak terlepas dari sistem kapitalis dan patriarkal yang mempengaruhi pola pembangunan,
kebijakan dan sistem sosial di Indonesia dan secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kehidupan
ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan perempuan. Hegemoni korporasi
dan kuasa modal
berkolaborasi dengan kepentingan politik semakin meminggirkan kepentingan rakyat, terlebih perempuan. Dalam situasi tersebut perempuan dan gerakan rakyat yang
kritis lainnya, terus dibungkam oleh kuasa negara, maupun kuasa kelompok mayoritas yang
saat ini kerap melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan mengtasnamakan agama dan moralitas. Maraknya fundamentalisme agama semakin mengancam pranata kehidupan, otonomi
dan
keputusan politik perempuan, serta meningkatkan upaya-upaya sistemik yang
berorientasi pada politik
kekuasaan atas nama agama dan berpotensi menghancurkan pluralisme dan hak –
hak perempuan di
Indonesia.
Indonesia
sesungguhnya telah memiliki berbagai
dasar hukum dan kebijakan yang mengakui dan
menjamin hak perempuan. UU no 7 tahun 1984 tentang
ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU no.
68 tahun 1958 tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Politik Perempuan, Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang
Pengarusutamaan Gender,
maupun kebijakan Hak Asasi
Manusia lainnya seharusnya menjadi pijakan kuat untuk tindakan nyata negara dalam menghapuskan pelanggaran HAM dan
kekerasan terhadap perempuan.
Penanganan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan oleh Negara baru
sebatas pada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta trafficking
perempuan, namun
mengabaikan dan
tidak menyasar pada pelanggaran
HAM
dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi
akibat kebijakan dan/atau tindakan pejabat Negara.
Menyikapi
situasi ini, Solidaritas Perempuan beserta perwakilan dari 11 komunitasnya di Aceh,
Palembang, Lampung, Jakarta, Yogyakarta,
Lombok, Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, dan
Poso pada 8 Januari 2018 di Jakarta bersama ini menegaskan hal sebagai berikut:
1. Hak Asasi Manusia merupakan perangkat hak yang melekat di dalam diri setiap manusia,
tidak terkecuali bagi
perempuan, yang
wajib diakui,
dihormati,
dipenuhi,
dan dilindungi oleh negara. Pelanggaraan hak asasi perempuan untuk hidup dan berpenghidupan,
memiliki
tanah, properti dan sumber daya lainnya, bekerja dan bebas bergerak, bebas dari penyiksaan
dan diskriminasi, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap
perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual,
kekerasan ekonomi dan termasuk kekerasan Negara.
2. Budaya
Patriarki mengakibatkan perempuan
mengalami
situasi,
kerentanan, permasalahan, dampak serta memiliki kebutuhan
dan kepentingan spesifik yang berbeda dengan laki-laki, sehingga harus direspon dan ditangani secara berbeda.
3. Perempuan memiliki berbagai
inisiatif berdasarkan kearifan pengetahuan dan
pengalamannya, yang harus diakui, didukung dan
dilindungi untuk mendukung dirinya untuk berdaya, dengan kebijakan maupun praktik sosial yang melindungi
hak perempuan.
4. Pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan
harus ditangani
secara
menyeluruh melalui:
a. Harmonisasi kebijakan dan
pelaksanaan
pembangunan agar berkeadilan
gender,
secara khusus menempatkan perempuan setara
sebagai subjek pembangunan; serta
memastikan keterbukaan informasi dan keterlibatan perempuan di setiap ranah dan
tingkatan pembangunan.
b. Penghapusan kebijakan-kebijakan diskriminatif
yang membatasi dan/atau mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan, serta
menghambat perempuan dalam
menikmati hak sipil, politik, ekonomi,
sosial dan budayanya.
c. Kebijakan perlindungan perempuan sebagai payung hukum yang mampu mendukung
kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan pada setiap ranah, dengan berdasarkan dengan prinsip dan pendekatan
yang
inklusif, sensitif dan
responsif gender.
Hari ini, Kami (Solidaritas Perempuan) kembali
menyatakan komitmen kami untuk terus melakukan
penguatan terhadap perempuan dan masyarakat di tingkat
akar rumput, serta gerakan perempuan dan gerakan
masyarakat sipil
dalam menyuarakan kepentingan perempuan yang berkeadilan, melindungi hak
asasi perempuan di berbagai sektor/isu
dan
memperkuat nilai pluralisme di Indonesia. Dalam
upaya tersebut, kami akan terus mendorong perubahan kebijakan mulai
dari
tingkat lokal, nasional, regional hingga internasional untuk penghapusan pelanggaran
HAM
dan
kekerasan
terhadap perempuan di berbagai
ranah, serta mendorong kebijakan perlindungan perempuan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berbasis hak, berkeadilan sosial, ekonomi, lingkungan dan
berkeadilan gender serta berpihak
pada
kepentingan rakyat, terutama perempuan. Kami juga berkomitmen mengawal PILKADA 2018 dan PEMILU 2019, untuk
memastikan demokrasi berjalan secara
substantif bagi hak-hak dan kepentingan perempuan, temasuk hak politik perempuan diakui, dipenuhi dan dilindungi
Tulisan ini telah dimuat dan diterbitkan oleh www.konde.co

Komentar
Posting Komentar