Kebijakan Negara Masih Mengabaikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan



Jakarta Senin  8 Januari  2018  dari atas Podium dialog publik Nasional mendorong kebijakan Perlindungan Perempuan Dalam Upaya Penghapusan Pelanggaran HAM dan Kekerasan terhadap Perempuann mereka perempuan-perempuan yang diacuhkan ha-haknyanya oleh negara menceritakan situasi  dan pengalaman yang mereka alami langsung selama  berjalan nya kebijakan negara yang  masih terus  mengacuhkan hak-hak dan perlindungan perempuan. 




Perempuan-perempuan ini hadir membawa  suara-suara liriih mereka dan perempuan lainya dari berbagi wilayah dan konteks  masing- masing mereka yang datang dan bersuara lantang diatas podium  siang itu adalah,  Salasari Dg. Ngati dari perempuan petani dari takalar-sulsel, Ipah saripah dari muara angke Jakarta Nuriah  perempuan mantan buruh migran asal kendari  dan hadir pula Ratna sary perempuan pendamping korban kebijakan diskriminatif di Aceh. Permpuan-perempuan akar rumput yang hadir dalam dialog publik ini menyampaikan  situasi kekerasan  dan penindasan. “Konflik di Takalar yang kemudian tercipta dengan melibatkan Brimob dan Polisi meninggalkan bekas luka ditengah masyarakat. Ada yang ditembak diinjak-injak, dan ditarik rambutnya. Banyak perempuan yang beralih profesi menjadi buruh tani, buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan” cerita Ibu Salasari (Mama Ati), seorang perempuan petani yang sekarang telah menjadi buruh tani sejak PTPN XIV masuk ke Takalar. Perempuan nelayan teluk Jakarta, Ibu Ipah Saripah, seorang perempuan pesisir pengupas kerang di Muara Angke, menyatakan “ bahwa setelah proyek reklamasi berjalan di Teluk Utara Jakarta berbagai dampak   yang merugikan kehidupan  perempuan  nelayan mulai timbul, penghasilan perempuan pengupas kerang di Muara Angke menurun karena jumlah penangkapan kerang hijau juga menurun secara drastis. Hal ini berdampak terhadap penghasilan perempuan”.  masifnya kebijakan diskriminatif pada perempuan tak hanya  mengcam sumber-sumber kehidupan perempuan  yang akhirnya  merampas  sumber kehidupan dan memaksa perempuan menjadi buruh migran ke luar negeri. Ibu Nuridah, perempuan buruh migran dari Kendari, menceritakan” kisahnya menjadi buruh di Saudi Arabia. PBM mengalami kekerasan dan pelanggaran hak dalam setiap tahapannya, baik pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan”, berbagai kebijakan diskriminatif yang mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak bagi perempuan, sehingga perempuan semakin terbungkam dan termarjinalkan. Perempuan pendamping korban kebijakan diskriminatif di Aceh  Ratna sary menceritakan “Salah satu kasus yang mengoyak rasa kemanusiaan kita adalah perempuan disabilitas intelektual, korban perkosaan hingga hamil, justru dihukum penjara atas tuduhan zina”  Ratna sary menceritakan  kesedihannya “Kami sebagai pendamping sangat sedih melihat dampak dari Qanun Jinayat yang sangat buruk terhadap masyrakat ssss Aceh. Namun ketika kita mengkritisi Qanun Jinayat, kita dianggap anti-Islam, antek Yahudi dan tuduhan ngawur lainya, padahal Aceh masih bagian dari Indonesia tegas Ratna Sary.
Situasi ketidakadilan  yang dikisahkan perempuan petani, perempuan nelayan perempuan pesisir,perempuan nelayan , perempuan mantan buruh migran  perempuan serta perempuan  pendamping korban kebijkan diskriminatif. Menguatkan  bukti kalau Berbagai kebijakan ekonomi dan proyek-proyek investasi skala besar dengan mengatasnamakan pembangunan dan dibiayai oleh Lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya) maupun investor lainnya seringkali justru berujung pada perampasan lahan, dan perampasan sumber kehidupan dan penghidupan bagi para perempuan petani, perempuan nelayan/pesisir, perempuan miskin kota, masyarakat adat maupun komunitas masyarakat marginal lainnya situasi ini juga berdampak pada penghancuran sistem pengelolaan pangan yang selama ini dimiliki dan diperankan perempuan sebagai sebuah kearifan lokal dan bagian dari kedaulatan pangan perempuan. perampasan sumber-sumber kehidupan perempuan juga menambah beban perempuan yang dilekatkan oleh masyarakat dengan peran merawat dan memastikan tercukupinya kebutuhan keluarga. Perempuan kemudian harus berpikir lebih keras, dan bekerja lebih berat, serta mencari alternatif sumber-sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam situasi tersebut, bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Rumah Tangga Migran menjadi alternatif pekerjaan. Sayangnya menjadi PRT Migran tidak disertai dengan perlindungan memadai dari negara. Pelanggaran HAM terhadap Perempuan Buruh Migran masih terjadi dalam berbagai bentuk Ada beberapa jenis kasus yang tercatat, yaitu:  over kontrak, gaji belum dibayarkan, gaji ditahan majikan, kekerasan fisik, hilang kontak, trafficking, kriminalisasi meninggal, ditahan majikan, beban kerja berlebihan, ingin dipulangkan, dipenjarakan, dipulangkan secara sepihak, dibunuh oleh majikan, sakit, kekerasan seksual, gagal berangkat, pemalsuan dokumen, pemerasasan, penyekapan, diusir majikan, dilarang berkomunikasi dan gaji tidak sesuai perjanjian. Sementara, negara justru melahirkan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan buruh migran. Kepmen Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Perseorangan ke Negara-negara kawasan Timur Tengah[1] Tidak hanya mendiskriminasi pekerja rumah tangga   migran dan melanggar hak mereka untuk bekerja dan mendapatan kehidupan yang layak, tetapi juga mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban trafficking. Setidaknya 263 perempan buruh migran menjadi korban trafficking akibat implementasinya.

Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan  menyampaikan "Harus ada langkah khusus, prioritas oleh negara untuk bagaimana memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, "puspa Dewy  juga memaparkan “80 persen perempuan tercatat tidak memiliki akses kepemilikan tanah. Kemudian perempuan pesisir atau nelayan bahkan masih bekerja dalam rentang 15-17 jam perhari, data SP tahun 2017 menunjukkan setidaknya ada 3 perempuan pejuang dalam konflik agraria, puspa dewy menambahkan” hal ini dengan masih maraknya penggusuran, perampasan tanah, pencemaran lingkungan, pembatasan akses dan kontrol atas sumber kehidupan, dibarengi dengan cara-cara  kekerasan termasuk kriminalisasi dan intimidasi yang digunakan negara dalam mencapai tujuan pembangunan dan investasi” Perempuan akar rumput  dari berbagai konteksi isu dan wilayah  bersama  dengan perempuan aktivis  Solidaritas Perempuan dari 11 wilayah komunitas  Solidaritas Perempuan   hadir dan berkumpul  dalam dialog publik nasional  ini Komunitas SP  Bungoeng Jeumpa Aceh, Komunitas SP Palembang Sumatera Selatan  Komunitas SP Jabotabek,  Komunitas SP  Kinasih Yogyakarta, Komunitas SP Mataram Nusa Tenggara BaratKomunitas SP Palu Sulawesi Tengah, Komunitas SP Anging Mammiri Makassar Sulawesi Selatan, Komunitas SP Kendari Sulawesi Tenggara, Komunitas SP  Sintuwu Raya Poso Sulawesi Tengah, Komunitas SP  Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Komunitas SP  Sebay Lampung. Lewat deklrasi ini perempuan hendak mengingatkan negara untuk tidak mengacuhkan   mendesaknya perwujdan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan. Solidaritas  Perempuan dalam Dialog Publik Nasional, Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan dalam Rangka Penghapusan Pelanggaran HAM dan Kekerasan terhadap Perempuan. Solidaritas Perempuan menbacakan komitmen  deklarasi  yang berisi :

DEKLARASI SOLIDARITAS PEREMPUAN 


Pengakuan, Penghormatan, Pemenuhan, dan Pelindungan Hak Asasi Perempuan merupakan kewajiban negara, yang di antaranya harus dijalankan dan terintegrasi di dalam setiap kebijakan maupun program pemerintah. Untuk itu, pemerintah dan legislatif harus mengambil langkah- langkah  nyata  dalam  memastikan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  bagi  seluruh  warganya, termasuk HAM perempuan.


Nyatanya, Pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan Indonesia terus terjadi di berbagai ranah, baik di ranah privat maupun di ranah publik. Penindasan terhadap tubuh, pikiran, ruang gerak dan hasil kerja perempuan, serta pembatasan akses dan kontrol perempuan atas informasi  dan  pengambilan  keputusan,  mengakibatkan  perempuan  terus  termarjinalisasi, dan kehilangan kedaulatan atas diri dan hidupnya sendiri.  Atas nama pembangunan, perampasan tanah dan ruang hidup perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, dan perempuan yang hidup di dalam dan sekitar hutan maupun komunitas masyarakat marjinal lainnya  terus berlangsung semata-mata untuk kepentingan investasi. Tak hanya sumber daya alam, pengkomodifikasian manusia oleh negara mengakibatkan perempuan buruh migran terus mengalami  trafficking  maupun  kekerasan-kekerasan  lainnya.  Berbagai  situasi  tersebut merupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang secara sistematis memiskinkan perempuan, dan menimbulkan dampak berlapis lainnya.

Hal ini tidak terlepas dari sistem kapitalis dan patriarkal yang mempengaruhi pola pembangunan, kebijakan dan sistem sosial di Indonesia dan secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan perempuan. Hegemoni korporasi  dan  kuasa  modal  berkolaborasi dengan kepentingan  politik semakin  meminggirkan kepentingan rakyat, terlebih perempuan. Dalam situasi tersebut perempuan dan gerakan rakyat yang kritis lainnya, terus dibungkam oleh kuasa negara, maupun kuasa kelompok mayoritas yang saat ini kerap melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan mengtasnamakan agama dan moralitas. Maraknya fundamentalisme agama semakin mengancam pranata kehidupan, otonomi dan keputusan politik perempuan, serta meningkatkan upaya-upaya sistemik yang berorientasi pada politik kekuasaan atas nama agama dan berpotensi menghancurkan pluralisme dan hak – hak perempuan di Indonesia.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai dasar hukum dan kebijakan yang mengakui dan menjamin hak perempuan. UU no 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU no. 68 tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, maupun kebijakan Hak Asasi Manusia lainnya seharusnya menjadi pijakan kuat untuk tindakan nyata negara dalam menghapuskan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan. Penanganan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan oleh Negara baru sebatas pada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta trafficking perempuan, namun mengabaikan dan tidak menyasar pada pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akibat kebijakan dan/atau tindakan pejabat Negara.



Menyikapi situasi ini, Solidaritas Perempuan beserta perwakilan dari 11 komunitasnya di Aceh, Palembang, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Lombok,  Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, dan Poso pada 8 Januari 2018 di Jakarta bersama ini menegaskan hal sebagai berikut:
1.    Hak Asasi Manusia merupakan perangkat hak yang melekat di dalam diri setiap manusia, tidak terkecuali bagi perempuan, yang wajib diakui, dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Pelanggaraan hak asasi perempuan untuk hidup dan berpenghidupan, memiliki tanah, properti dan sumber daya lainnya, bekerja dan bebas bergerak, bebas dari penyiksaan dan diskriminasi,  adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan termasuk kekerasan Negara.
2.   Budaya     Patriarki     mengakibatkan     perempuan     mengalami     situasi,     kerentanan, permasalahan, dampak serta memiliki kebutuhan dan kepentingan spesifik yang berbeda dengan laki-laki, sehingga harus direspon dan ditangani secara berbeda.
3. Perempuan memiliki berbagai inisiatif berdasarkan kearifan pengetahuan dan pengalamannya, yang harus diakui, didukung dan dilindungi untuk mendukung dirinya untuk berdaya, dengan kebijakan maupun praktik sosial yang melindungi hak perempuan.
4.   Pelanggaran   HAM   dan   kekerasan   terhadap   perempuan   harus   ditangani   secara menyeluruh melalui:
a.    Harmonisasi  kebijakan  dan  pelaksanaan  pembangunan  agar  berkeadilan  gender,
secara khusus menempatkan perempuan setara sebagai subjek pembangunan; serta memastikan keterbukaan informasi dan keterlibatan perempuan di setiap ranah dan tingkatan pembangunan.
b.   Penghapusan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang membatasi dan/atau mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan, serta menghambat perempuan dalam menikmati hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budayanya.
c.   Kebijakan perlindungan perempuan sebagai payung hukum yang mampu mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada setiap ranah, dengan berdasarkan dengan prinsip dan pendekatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender.
Hari ini, Kami (Solidaritas Perempuan)  kembali menyatakan komitmen kami untuk terus melakukan penguatan terhadap perempuan dan masyarakat di tingkat akar rumput, serta gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil dalam menyuarakan kepentingan perempuan yang berkeadilan, melindungi hak asasi perempuan di berbagai sektor/isu dan memperkuat nilai pluralisme di Indonesia. Dalam upaya tersebut, kami akan terus mendorong perubahan kebijakan mulai dari tingkat lokal, nasional, regional  hingga  internasional  untuk  penghapusan  pelanggaran  HAM  dan  kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah, serta mendorong kebijakan perlindungan perempuan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berbasis hak, berkeadilan sosial, ekonomi, lingkungan   dan   berkeadilan   gender   serta   berpihak   pada   kepentingan   rakyat,   terutama perempuan. Kami juga berkomitmen mengawal PILKADA 2018 dan PEMILU 2019, untuk memastikan demokrasi berjalan secara substantif bagi hak-hak dan kepentingan perempuan, temasuk hak politik perempuan diakui, dipenuhi dan dilindungi


Tulisan ini  telah dimuat dan diterbitkan oleh www.konde.co 







[1] Berdasarkan data kasus SP dan SBMI tahun 2017

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TRAGEDI DI BULAN MEI UNTUK SEBUAH KATA "REFORMASI" MENUJU "DEMOKRASI"

Jakarta Pekik diantara hiruk Pikuk